FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran, terutama terkait biaya perjalanan dinas yang dinilai memberatkan keuangan negara dan daerah.

"Tadi saya minta, kita sudah buka nomor akses. Untuk Zoom (rapat video virtual) bisa juga hibrid, tidak perlu lagi ke Jakarta supaya perjalanan dinasnya nanti bisa ditekan," ujarnya seusai kegiatan menyapa dan mengajar ASN di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat, dikutip dari ANTARA.

Menurutnya, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparatur memang memerlukan pendampingan, termasuk dalam hal apa saja yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, Kementerian PANRB siap mengasistensi agar reformasi birokrasi bisa berjalan dengan baik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang semakin pesat.

"Ada macam-macam penilaiannya, mulai ada sistem meritnya. Kemudian manajemen kepegawaiannya. Harapan kita kan Kementerian PANRB tidak hanya menilai, tapi juga membina," tutur Abdullah Azwar Anas.

Ia menganalogikan bahwa seperti halnya orang direfleksi, otot-otot titik sarafnya dipencet supaya sehat. Begitu pula dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada reformasi birokrasi.

Saat ditanyakan mengenai sistem honorer di tingkat birokrasi pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah, apakah sudah dihapus permanen, ia menjelaskan bahwa status kepegawaian kini hanya tinggal dua yaitu ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).