Tindak Lanjuti Temuan BPK soal APBD, Belasan Pejabat di Bandar Lampung Diperiksa Tim Redaksi LAMPUNG, KOMPAS.com - Belasan pejabat di Pemerintah Kota Bandar Lampung dipanggil untuk klarifikasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) oleh Kejaksaan Agung ( Kejagung ). Pemeriksaan ini dilakukan terkait masuknya laporan adanya temuan BPK atas APBD 2023 di sejumlah pelaksanaan anggaran itu. Pemeriksaan tersebut rencananya dilakukan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mulai Selasa (16/7/2024) sampai Kamis (18/7/2024). Koordinator Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung Putu Gede Astawa membenarkan memanggil sejumlah pejabat Pemkot Bandar Lampung untuk diklarifikasi. Dia mengatakan, klarifikasi ini adalah sebagai tindak lanjut atas laporan terkait temuan BPK atas anggaran dalam APBD 2023. Tetapi, terkait temuan BPK tersebut, Putu mengaku belum bisa menjelaskan secara gamblang. Dia hanya menyebut ada laporan masuk ke Kejagung atas temuan BPK. "Iya kita panggil untuk klarifikasi dari empat OPD (organisasi perangkat daerah)," katanya di sela pemeriksaan, Rabu (17/7/2024). Agenda klarifikasi ini adalah pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dari OPD. Putu belum bisa memberikan keterangan lebih rinci karena harus melakukan kroscek dengan temuan BPK itu. "Kita kroscek dahulu hasil puldata dan pulbaketnya," kata dia. Sedangkan pejabat yang dipanggil untuk klarifikasi di antaranya kepala bagian (kabag) pengadaan, kabag organisasi, kabag protokoler, kabag umum, kabag perencanaan keuangan di Pemkot Bandar Lampung. Kemudian kepala dinas (kadis) PU, Kadis Pendidikan, Kepala Bappeda, dan inspektorat. Lalu kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Kasubdit perencanaan BPKAD, kasubdit penyusunan APBD BPKAD, dan kabid anggaran BPKAD. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.