Ia juga menilai, publik sudah bosan kala Bawaslu berbicara soal netralitas ASN. Baginya, mesti ada regulasi baru agar ASN ini betul-betul netral dalam kontestasi politik. "Kalau memang kita mau ASN ini sebenar-benarnya netral, berlakukan dia seperti TNI-POLRI," ucapnya.

Di mana TNI-POLRI dilarang keras berpolitik praktis, sekalipun tidak mengenakan pakaian dinas. Di samping itu TNI dan POLRI terikat oleh kode etik dan nilai-nilai seperti Sapta Marga dan Tri Brata, yang menekankan loyalitas kepada negara dan netralitas dalam politik.

Sementara itu, regulasi netralitas ASN yang diberlakukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dinilai Iqbal terkesan tidak jelas. "Kemudian, ASN ketika pulang ke rumahnya usai bertugas, ini kita berbicara psikologis. Beda dengan TNI-POLRI, kalau mereka lepas pakaian dinas, tetap jadi anggota TNI-POLRI karena ada Sapta Marga yang melekat. KASN apa? Hanya undang-undang saja," tutup Ikbal.

Terpisah, Direktur Lembaga Konsultan Politik Nurani Strategi, Dr Nurmal Idris, menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan ASN sering kali tidak netral dalam Pilkada.

Selain faktor kekerabatan dan hubungan emosional, motivasi utama para ASN untuk ikut campur dalam politik sering kali berasal dari kedekatan dengan kepala daerah.

Sebab, ASN beranggapan kalau tidak mendukung kepala daerah, dirinya kemungkinan dinonjobkan.

"Bisa juga karena tekanan kepala dinas untuk mengarahkan anak buahnya mendukung seseorang," jelas Nurmal.

Nurmal menambahkan bahwa mobilisasi ASN dianggap mudah dan sulit dikendalikan oleh Bawaslu karena peran komplit ASN di lapangan.