DPRD DKI Temukan Banyak Anak dari Keluarga Tak Mampu Masuk Sekolah Swasta di Jakarta Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengungkap temuan banyaknya siswa dari keluarga kurang mampu di Jakarta yang masuk sekolah swasta. Siswa tersebut umumnya tak lolos masuk sekolah negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). "Mereka paling banyak sekolah di swasta, karena belum begitu paham dengan program DKI Jakarta, banyak dari mereka gagal masuk sekolah negeri," ucap Johnny saat dihubungi Kompas.com , Selasa (16/7/2024). Johnny mengatakan, banyak siswa kurang mampu yang tak lolos PPDB sekolah negeri karena orangtua tak memahami prosedur PPDB. Lantaran "terpaksa" menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, orangtua yang kurang mampu kerap kali tak bisa melunasi pembayaran sekolah. Akibatnya, banyak siswa yang ijazah kelulusannya ditahan oleh pihak sekolah. "Jadi banyak sekali ijazah yang ditahan sekolah swasta. Banyak sekali sekolah swasta menahan ijazah yang sudah lulus sekolah SD, SMP, SMA, SMK, orangtuanya enggak mampu karena ada tunggakan uang sekolah," paparnya. Sebaliknya, kata Johnny, sejumlah sekolah negeri favorit di Jakarta justru diisi oleh anak-anak dari keluarga mampu. "Sementara anak penjual nasi uduk anaknya bayar sekolah karena masuk swasta, anaknya tidak bisa masuk negeri. Padahal di sekolah negeri, sekolahnya gratis," ucapnya. Berangkat dari persoalan ini, Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan wacana sekolah swasta gratis bagi anak-anak kurang mampu yang tidak lolos masuk sekolah negeri. "Orang-orang yang tidak mampu itu bisa (menyekolahkan anaknya) di sekolah-sekolah swasta yang kecil-kecil, yang tempat-tempat di mana ijazah (kelulusan siswa) ditahan," papar Johnny. Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta. Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono berharap, wacana ini bisa terwujud melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). "Berikutnya sekolah swasta. Kami Pemprov DKI dengan DPRD akan berdiskusi sekolah gratis," ujar Heru usai deklarasi penutupan International Mayors Forum 2024 di Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024). Jika kebijakan itu terwujud, anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jakarta bisa bersekolah secara gratis menggunakan KJP di sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov DKI. "Mudah-mudahan pembahasan itu cepat kalau sekolah gratis dan tidak ada masalah KJP kapan cair dan segala macam," imbuh Heru. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.