PIKIRAN RAKYAT - Posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2024 tercatat sebesar 407,3 miliar dolar AS atau setara Rp6.598,26 triliun. Angka tersebut berarti naik 1,8 persen secara tahunan (year-on-year) setelah terkontraksi sebesar 1,5 persen (yoy) pada April 2024.

"Pertumbuhan tersebut bersumber dari utang luar negeri sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta," kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono pada Senin 15 Juli 2024.

Utang luar negeri pemerintah per Mei 2024 tercatat mencapai 191 miliar dolar AS (Rp3.094,20 triliun). Artinya, utang terkontraksi 0,8 persen secara tahunan melanjutkan kontraksi pada April 2024 yang sebesar 2,6 persen (yoy).

"Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik," ucap Erwin Haryono.

Hal itu juga didukung sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sedangkan utang luar negeri swasta pada Mei 2024 tercatat 197,6 miliar dolar AS atau setara Rp3.201,12 triliun. Secara tahunan, utang luar negeri swasta terkontraksi 0,4 persen (yoy) melanjutkan kontraksi 2,8 persen (yoy) pada April 2024.

Perkembangan Utang Swasta

Menurut Erwin Haryono, perkembangan utang luar negeri swasta bersumber dari utang lembaga keuangan yang terkontraksi 2,6 persen (yoy). Kemudian utang perusahaan non-lembaga keuangan tumbuh 0,1 persen (yoy).

Sebanyak 78,9 persen utang swasta berasal dari berbagai sektor ekonomi. Di antaranya industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.

Utang luar negeri swasta juga tetap didominasi utang yang bersifat jangka panjang. Jika dipersentasekan. jumlahnya mencapai 76,1 persen.

Meski begitu, Erwin Haryono mengatakan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat didukung penerapan sistem kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal itu tercermin dari rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,8 persen.

Selain itu, 85,9 persen utang luar negeri Indonesia didominasi oleh utang jangka panjang.

"BI dan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," ucap Erwin Haryono.

Dia juga menegaskan bakal terus mengoptimalkan utang luar negeri demi menopang pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Caranya dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," ujar Erwin Haryono.

Utang Luar Negeri Indonesia April 2024

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2024 tercatat sebesar 398,3 miliar dolar AS (Rp6.532 triliun), turun dibandingkan dengan posisi ULN pada Maret 2024 yang sebesar 404,8 miliar dolar AS (Rp6.637 triliun).

Secara tahunan, ULN Indonesia mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 1,5 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 0,2 persen (yoy) pada Maret 2024. Penurunan tersebut bersumber dari ULN sektor publik dan swasta.

ULN pemerintah melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN pemerintah pada April 2024 tercatat sebesar 189,1 miliar dolar AS (Rp3.100 triliun), turun dibandingkan dengan posisi pada bulan Maret 2024 sebesar 192,2 miliar dolar AS (Rp3.151 triliun). Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi 0,9 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas yang diantaranya mencakup Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,6 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,6 persen).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah. ULN swasta juga menurun.

Posisi ULN swasta pada April 2024 tercatat sebesar 195,2 miliar dolar AS (Rp3.200 triliun), lebih rendah dibandingkan dengan 198,0 miliar dolar AS (Rp3.246) pada Maret 2024. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari sebesar 1,3 persen (yoy) menjadi 2,9 persen (yoy) pada April 2024.

Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari perusahaan lembaga keuangan (financial corporations) dan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 5,7 persen (yoy) dan 2,2 persen (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; Jasa Keuangan dan Asuransi; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,3 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5 persen terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,1 persen pada April 2024 dari 29,3 persen pada Maret 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,1 persen dari total ULN.***