Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengungkapkan, pihaknya akan melakukan inspeksi ke pelabuhan dan gudang Bulog untuk menyelidiki dugaan penggelembungan atau mark up harga terkait program impor beras, serta akan memanggil jajaran direksi Perum Bulog.

"Kami tidak hanya akan memanggil direksi Bulog, tetapi juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog," ujar Herman Khaeron dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Ia menjelaskan bahwa pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog akan dilakukan selama masa reses DPR saat ini atau pada masa sidang terakhir.

"Jika memungkinkan, akan dilakukan pada masa reses ini, atau pada masa sidang terakhir dalam periode ini," jelasnya.

Herman berharap pengecekan tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dugaan mark up impor beras yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 8,5 triliun.

"Dalam sisa waktu periode ini, semoga kita bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi," katanya.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) telah melaporkan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7/2024) atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

Menanggapi dugaan tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan bahwa pihaknya menghormati laporan tersebut dan memastikan Bapanas selalu bekerja sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Sementara itu, Perum Bulog menyatakan mereka menjadi korban dari tuduhan penggelembungan harga beras impor.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso, mengatakan laporan tersebut menciptakan opini buruk di masyarakat mengenai perusahaannya. Menurut Widiarso, tuduhan tanpa bukti tersebut merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog.