Makassar, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy merespons pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR setelah adanya beberapa temuan masalah.

Muhadjir mengaku keputusan DPR untuk membentuk pansus terkait pelaksanaan haji merupakan kewenangan legislatif. Ia menyebut, sikap pemerintah wait and see terhadap hasil dari pansus tersebut.

"Itu kan hak DPR. Nanti kita lihat hasilnya," ujarnya seusai meresmikan kampus Universitas Terbuka di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Muhadjir mengakui adanya pergeseran kuota haji khusus yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Pergeseran kuota tersebut pun menjadi pertanyaan dari Komisi VIII DPR.

"Kuota (jemaah haji khusus) yang digeser oleh Kemenag, ada tetapi itu persoalan teknis," katanya.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) ini mengaku sudah melakukan evaluasi dan meninjau secara langsung pelayanan kepada jemaah haji. Dari kunjungannya di Arab Saudi itu, dirinya mendapatkan penjelasan secara lengkap dan hasilnya menurutnya tidak ada masalah.

"Saya sudah ke sana dan melakukan evaluasi di sana dan mendapatkan penjelasan cukup lengkap. Sementara ini kesimpulan saya tidak ada masalah. Kita lihat hasil pansusnya seperti apa," tandasnya.