Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wirawasta mengatakan daya beli masyarakat Indonesia pada produk tekstil masih tinggi, tetapi rantai distribusi didominasi oleh produk asal Tiongkok.

Hal ini terbukti pasca-pandemi Covid-19, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sempat mengalami peningkatan pada kuartal I 2022 sebesar 8% dan 13% di kuartal III. Meskipun kondisi saat itu ekspor sulit dilakukan, tetapi produk lokal tetap dapat terserap di pasar domestik.

“Sebenarnya tidak ada masalah di daya beli kita untuk tekstil karena sepanjang 2022 dan 2023, justru meningkat padahal kondisi ekonomi sedang surut,” kata Redma.

Menurutnya, masalah justru terjadi ketika pemerintah memberikan relaksasi impor setelah kendala perizinan impor yang menyebabkan penumpukan 26.000 kontainer di beberapa pelabuhan pada Mei 2024.

Saat itu pemerintah sepakat revisi aturan dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 mengenai regulasi impor meski baru berlaku selama 3 bulan.

“Masalahnya adalah barang impor. Masyarakat jadi spending-nya untuk tekstil dan garmen itu lebih banyak justru di produk impor, baik yang dibeli secara online atau offline. Jadi redupnya industri TPT enggak ada hubungannya dengan daya beli,” tegasnya.

Hal ini semakin diperparah dengan rantai distribusi yang masih didominasi oleh platform penjualan buatan Tiongkok. Menurut Redma, pemerintah perlu memperketat distribusi produk tekstil impor baik secara daring dan luring.

“Kita kan enggak punya platform penjualan dalam negeri, jadi bergantung sama (platform) luar. Sebetulnya kalau kita punya platform yang betul-betul mengurus produk domestik, akan lebih efektif. Sekarang rantai distribusi dimiliki Tiongkok, sehingga algoritmanya akan lebih memihak terhadap barang-barang Tiongkok. Jadi, saya kira ini jadi salah satu PR yang harus pemerintah selesaikan,” tegas Redma.