Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tugas tambahan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tidak hanya sawit, badan ini akan mengurusi replanting dan pengembangan industri berbasis kakao dan kelapa.

“Tadi arahan Bapak Presiden memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS untuk bertanggungjawab me-replanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan industri berbasis kakao dan kelapa itu adalah small holder atau kebun rakyat dengan benih yang disediakan perguruan tinggi atau balai penelitian yang dibiayai BPDPKS. "Jadi ada penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit, tetapi untuk revitalisasi kakao dan kelapa," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan produksi kakao di Indonesia sekitar 180.000 ton dengan ekspor US$ 1,3 miliar. Sedangkan kelapa sekitar 2,8 juta ton dengan ekspor US$ 1,2 miliar. Sementara luas lahan kakao 1,3 juta hektare dan kelapa 3,3 juta hektare.

"Kita ketahui bersama selama ini untuk kakao ada bea keluar untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan hasil bea keluar 0% sampai 15% itu setahun kira-kira pemerintah mendapatkan US$ 46,9 juta," kata dia.

Sementara dari segi industri, jumlah lahan kakao berkurang sehingga kebutuhan pengembangan industri harus dilipatgandakan. "Kita sudah ada 11 perusahaan di pengelolaan kakao, sedangkan industri cokelat sudah naik menjadi 31 perusahaan, dan kapasitas perusahaan itu 1.240 ton," kata dia.

Airlangga menyebut, kebutuhan kakao lokal saat ini hanya 45% dan impor mencapai 55%. "Oleh karena itu penting untuk replanting agar luasan kakao meningkat dan produksi bisa dikembalikan double ke 400.000 ton," jelas Airlangga.