Wakil Presiden Ma’ruf Amin. foto Setwapres Pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem Dalam Negeri    Widodo    Rabu, 10 Juli 2024 - 14:46 WIB

Elshinta.com - Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem nasional. Pada tahun 2019, kemiskinan ekstrem nasional masih berada di angka 2,7% dan menurun drastis ke angka 0,83% pada Maret 2024 dan telah berhasil mencapai target di angka 0–1%.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin memberikan Kuliah Umum kepada Peserta PPRA LXVI dan PPRA LXVII Tahun 2024 Lemhanas RI, yang dilaksanakan di Aula Istana Wakil Presiden RI, Jakarta(10/7/2024).

Menurutnya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terus mendorong pihak-pihak terkait untuk berkolaborasi mengentaskan kemiskinan ekstrem. Sinergisme ini terbukti berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari tahun ke tahun.

“Saya berharap, hal ini terus dilanjutkan pada masa pemerintahan yang akan datang agar angka kemiskinan ekstrem dapat mencapai target 0%. Selain kemiskinan ekstrem, pemerintah juga berhasil menurunkan angka prevalensi stunting. Prevalensi stunting pada tahun 2019 masih berada di angka 27,7%, namun telah berhasil diturunkan ke angka 21,5%di tahun 2023.”

Wapres juga menerangkan angka tersebut  akan terus diturunkan melalui program-program inklusi dari pemerintah untuk memitigasi dan menekan angka kelahiran bayi stunting di Indonesia.

Diharapkan mendekati 14% tahun ini. Penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting akan berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

SDM berkualitas akan membawa inovasi dan meningkatkan produktivitas sehingga memperkuat daya saing bangsa dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saat ini, kita telah menyaksikan bahwa berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia telah membawa beragam kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, penurunan kualitas tanah, dan polusi air,” ujarnya.

Ditambahkan pula bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kini telah dijadikan agenda pembangunan nasional. Dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, kita dapat mewujudkan ketahanan ekonomi yang kuat.

Prinsip ini selaras dengan nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah yang juga mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, pemerintah saat ini juga sedang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

“Konsep ini juga selaras dengan peran manusia sebagai khalifatullah fil-arḍ, khalifah Allah di bumi yang berarti sebagai pemimpin atau pengelola di bumi, dengan tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengelola keseimbangan sumber daya alam demi kesejahteraan manusia,” pungkasnya. (srr)

Sumber : Radio Elshinta