Jakarta (ANTARA) - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta melakukan berbagai penyesuaian standar operasional dalam mengoptimalkan layanan karena kurangnya personel.

"Di antaranya dari jumlah ideal personel pelaksana operasional mobil pemadam sebanyak enam orang dikurangi menjadi tiga sampai empat orang saja," kata Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan di Kantor Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu.

Satriadi menyebutkan, jumlah pegawai di lingkungan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) saat ini mencapai 4.263. Jumlah itu terdiri dari 1.745 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), 1.874 Aparatur Sipil Negara (ASN), 383 unsur staf dan 261 PJLP non operasional.

Idealnya, kata Satriadi, sesuai rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mencapai 11.200 orang. Dengan kondisi yang ada, pihaknya tetap berupaya maksimal menjaga standar layanan minimal.

Baca juga: Kebakaran masih dominasi bencana di DKI Jakarta

Selain personel, Satriadi juga mengungkapkan belum seluruh 267 kelurahan di DKI Jakarta memiliki Posko Pemadam. Saat ini, Posko Pemadam baru sebanyak 170 unit di enam wilayah kota dan kabupaten administratif se-DKI Jakarta.

"Keberadaan posko ini erat kaitannya dengan kecepatan respons. Kalau sudah semua terpenuhi pastinya akan meningkatkan respons layanan," ujar Satriadi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengapresiasi upaya dan layanan yang telah diselenggarakan jajaran Dinas Gulkarmat kepada masyarakat.

Inggard menegaskan, pentingnya penambahan jumlah personel agar layanan kepada masyarakat lebih maksimal.

Inggard menjelaskan, jumlah keseluruhan PJLP di berbagai SKPD dan UKPD di DKI Jakarta saat ini mencapai sekitar 120 ribu orang. Dari jumlah itu, perlu dilakukan evaluasi dan analisis kebutuhan sesuai asas kemanfaatan.

Inggard mencontohkan di lingkup kelurahan terdapat petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang secara teknis tugasnya tumpang tindih dengan fungsi dari petugas Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), Pertamanan dan Kehutanan Kota (Tamhut), serta Satgas PJU.

Tugas seperti inilah yang perlu dievaluasi dan dilakukan penyesuaian. Jangan sampai di kelurahan kelebihan dan sisi lain di Gulkarmat kurang.

"Makanya kita harapkan ada rapat kerja kepegawaian antara Biro ORB, BKD serta asisten tentang pembagian PJLP sesuai asas kemanfaatan," kata Inggard.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024