PIKIRAN RAKYAT - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Meyer Simanjuntak bersikeras bahwa tuntutan pidana yang diputuskan bagi Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah adil.

Sehingga, ia menyatakan keheranannya setelah menyaksikan pembacaan pledoi alias nota pembelaan dari SYL maupun penasihat hukumnya, yang meminta pembebasan penuh bagi terdakwa.

Sebelumnya, SYL dituntut pidana penjara selama 12 tahun dengan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan.

Namun, dalam pledoi, SYL dan pengacaranya protes dan minta dibebaskan dengan berbagai alasan. Bagi JPU KPU, berbagai fakta persidangan sudah terungkap terang benderang, menunjukkan sikap dan perbuatan koruptif SYL yang ugal-ugalan.

"Tuntutan diberikan dengan harapan dapat diterima oleh terdakwa dan SYL dapat bertobat serta memperbaiki diri setelahnya," kata Meyer, dalam sidang pembacaan tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa (replik), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Dalih Korupsi dari SYL

Adapun, SYL berdalih, segala perbuatan yang dilakukan merupakan kepentingan dinas dan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat serta tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi alasan tersebut, Meyer menegaskan bahwa tak bisa diatasnamakan kerja dinas, berbagai penggunaan uang hasil memeras para anak buah di Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut.

Terutama, dalam hal-hal yang sangat personal, seperti menyawer biduan, membeli tas dan jaket mewah untuk istri, membeli skincare bagi anak, hingga membeli hadiah ulang tahun cucu.

Untuk itu, besar harapannya supaya SYL dan penasihat hukum dapat kooperatif dengan berkata jujur dalam persidangan. Mengingat sumpah sebelum siding sebagai hamba yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Ataukah memang kalian sudah tidak memiliki lagi setitik kejujuran itu?" ucap dia. ***