Karena project sudah disiapkan dananya, Kominfopun Gercep mewujudkan PDNS. Mereka kejar target sesuai instruksi Presiden. Padahal, menurutnya, sistem tata kelola, kelembagaan & kultur menjaga data nasional secara handal, aman & harus beroperasi sebagaimana mestinya belum terbentuk.

“Apalagi soal kedaulatan digital, tak banyak disentuh. Aktivitas Kominfo lebih banyak bergerak ke hal teknis. Jadilah pusat data sementara itu rapuh, tak solid, keamanan tidak terjamin, tapi dipaksakan beroperasi,” terangnya.

Ia memberi ilustrasi, ibararnya penyimpanan harta, pagar pengaman belum kuat, sehingga dimasuki orang, diacak acak, hartanya dirusak & dijual isinya.

“Kunci dikuasai maling, si pemilik yang berhak tidak bisa masuk. Saat itu gak jelas siapa petugas, siapa satpam, siapa pemegang kunci. Sistem belum teruji,” ucapnya.

“Hanya rumah sudah ada. Sudah dicat. Sudah diisi harta di dalamnya. Harta data untuk sekarang & masa depan. Itu yang akan diresmikan, jadi tonggak sejarah warisan yang menunjukkan tokoh yang berjasa menyatukan & mengamankan data nasional,” tambahnya.

Kini, ia bilang data telah dicuri, diacak-acak & diambil kuncinya. Meski kuncinya disebut telah dikembalikan, namun masih banyak pertanyaan yang menggantung.

“Lalu apa yang harus dilakukan setelah reputasi pemerintah rusak? Siapa tanggung jawab? Itulah hasil ketergesaan yang dipimpin presiden yang ingin semua serba cepat. Untuk bangunan fisik mungkin bisa dibangun cepat, tapi sistem tata kelola data, butuh tak hanya faktor fisik & teknologi, juga kultur, mekanisme hingga kapasitas & integritas SDM yang menangani,” ujarnya.
(Arya/Fajar)