Sumber foto: Antara/elshinta.com. Kementerian Kelautan dan Perikanan susun neraca sumber daya kelautan  Dalam Negeri    Sigit Kurniawan    Rabu, 03 Juli 2024 - 22:58 WIB

Elshinta.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia bekerjasama dengan sejumlah Kementerian/Lembaga (KL) terkait lainnya dan juga forum organisasi internasional mulai menyusun neraca sumber daya kelautan atau ocean accounting.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo kepada wartawan menjelaskan hal tersebut dalam forum dialog global terkait pembangunan kelautan berkelanjutan yang berlangsung di The Meru Sanur, Kota Denpasar, Bali, Rabu, 3 Juli 2024.

Sementara itu tujuan utamanya adalah untuk memetakan secara detail seberapa banyak potensi ekonomi dan tata kelola kelautan di wilayah perairan Indonesia yang terbentang dari Aceh hingga Papua.

KKP dalam hal ini juga melibatkan lembaga kemitraan Global Ocean Accounts Partnership (GOAP). Kerjasama dengan GOAP untuk mengukur dan mengelola kemajuan terkait pembangunan kelautan yang berkelanjutan.

"Neraca ini menjadi alat untuk mengetahui seberapa besar sumber daya kelautan yang kita miliki, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu menjadi baik atau tidak baik," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo, Rabu (3/7).

Penyusunan neraca sumber daya kelautan itu saat ini difokuskan di perairan Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan (Matra) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Lokasi tersebut dijadikan sebagai model percontohan sebelum diterapkan lebih luas di wilayah kelautan lainnya di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa pemilihan daerah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah itu merupakan kawasan konservasi nasional yang juga menarik pariwisata dan keterkaitannya dengan kepentingan masyarakat lokal.

"Lebih cepat lebih bagus. Mudah-mudahan tahun ini kami bisa mendapatkan datanya. Data sudah sebagian masuk," jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono.

Menurutnya, salah satu alasan utama betapa pentingnya menyusun neraca kelautan itu karena saat ini belum terdata secara detail seperti apa kondisi dan valuasi ekonominya.

Ia menambahkan, selain mendata sumber daya kelautan, dalam penyusunan neraca itu juga mendata proses perizinan terutama berkaitan dengan dampak positif dan dampak negatifnya.

Menurutnya dengan mengetahui secara detail  seberapa banyak sumber daya kelautan, maka diharapkan dapat mencegah pencurian sumber daya kelautan.

Kemudian juga bisa mencegah atau penangkapan ikan secara ilegal (Ilegal Fishing) sehingga kegiatan berdampak buruk, dapat diantisipasi.

"Sebetulnya adalah bagaimana kami bisa menyusun neraca sehingga kami tahu kegiatan-kegiatan di laut yang bisa menghasilkan dampak buruk, itu bisa diantisipasi lebih awal," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Sekretariat GOAP Ben Milligan dalam kesempatan ini juga menambahkan bahwa neraca sumber daya kelautan tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan. Neraca tersebut menyangkut data ekonomi, lingkungan, dan sosial.

"Jadi kami bisa pahami gambaran yang lebih besar dan menentukan keputusan untuk masa depan dan ini luar biasa bekerja sama dengan KKP," kata Ben Milligan.

Kalau tidak ada perubahan, menurut rencana neraca kelautan Indonesia diluncurkan (launching) secara resmi dalam forum dialog global soal pembangunan kelautan berkelanjutan yang dihadiri 60 negara itu pada Jumat, 5 Juli 2024.

Sumber : Radio Elshinta