FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Posisi utang pemerintahan Jokowi kembali mengalami peningkatan per akhir Mei 2024.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), posisi utang pemerintah hingga 31 Mei 2024 mencapai angka Rp8.353,02 triliun.

Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp 14,59 triliun atau meningkat 0,17% dibandingkan posisi utang pada akhir April 2024 yang sebesar Rp 8.338,43 triliun.

Ada pun, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,71%. Angka ini juga meningkat dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,64%.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, rasio utang yang tercatat per akhir April 2024 ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40%.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis Kemenkeu dalam laporannya, dilansir dari Kontan, Selasa (2/7/2024).

Pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

Per akhir Mei 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturiy/ATM) di 8 tahun.

"Pengelolaan utang yang disiplin turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit (S&P, Fitch, Moody’s, R&I, dan JCR) yang hingga saat ini tetap mempertahankan rating sovereign Indonesia pada level investment grade di tengah dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan," urai Kemenkeu.