JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengugkapkan bahwa pemberhentian Budi Gunawan dari kepala Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan permintaan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Jokowi menuturkan, Prabowo ingin agar kepala BIN yang baru dilantik bersamaan dengan menteri-menteri pilihan Prabowo pada Senin (21/10/2024) pekan depan.

"Oh itu administrasi saja. Administrasi artinya karena kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan menteri pada tanggal 21 (Oktober)," kata Jokowi usai meresmikan dua ruas tol di Sumatera Utara, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/10/2024).

Jokowi pun menegaskan bahwa keputusan memberhentikan Budi sudah dibicarakan dengan Prabowo.

Baca juga: Puan Sebut Herindra Bakal Dilantik sebagai Kepala BIN oleh Prabowo

"Sehingga (pemberhentian) itu dilakukan dan kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo, itu atas permintaan dari Pak Prabowo," kata Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengakui bahwa Prabowo Subianto ingin melantik menteri-menteri dan kepala BIN secara bersamaan.

"Pak Prabowo ingin melantik menteri-menteri dan Kepala BIN bersamaan, maka proses di DPR mengenai pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan harus dilakukan lebih awal," kata Hasan, Selasa (15/10/2024) kemarin.

Untuk diketahui, Jokowi memberhentikan Budi Gunawan dari posisi kepala BIN ketika masa jabatan presiden tinggal hitungan hari.

Sebagai gantinya, Jokowi menunjuk Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra untuk menjadi kepala BIN menggantikan Budi Gunawan.

Baca juga: Dasco: Kalau Keburu, Pelantikan Herindra Jadi Kepala BIN 21 Oktober 2024

Herindra pun telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dir DPR pada hari ini dan disepakati untuk menjadi kepala BIN yang baru.

Menurut rencana, DPR akan menggelar rapat paripurna pada Kamis (17/10/2024) besok untuk mengesahkan Herindra sebagai kepala BIN.

Sementara itu, jadwal pelantikan Herindra diserahkan kepada pemerintah kelak.

"Setelah ini saya atau pimpinan DPR berkirim surat kepada pemerintah. Bahwa nanti pelantikannya itu kapan, ya kami akan serahkan kepada pemerintah," kata Ketua DPR Puan Maharani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.