JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, mengungkapkan bagaimana upaya Kejagung mengungkap kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah, hingga membuat pejabat di institusi itu dimata-matai orang tak dikenal.

"Kasus yang masih hangat diberitakan adalah korupsi di PT Timah Tbk yang merugikan negara sebesar Rp 300 triliun," ungkap Harli dalam program EdShareOn, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (10/10/2024).

Selain itu, ada pula kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) PT Duta Palma Group, dengan kerugian negara mencapai Rp 100 triliun.

Baca juga: Saksi Sebut Bos Smelter Timah Transfer Rp 50 M Ke Money Changer Helena Lim

Harli menegaskan bahwa pengungkapan kasus-kasus besar ini merupakan wujud komitmen Kejagung dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi.

"Komitmen kelembagaan kami di bawah kepemimpinan Bapak Jaksa Agung Pak Burhanuddin semakin kuat dan solid. Tanpa soliditas, rencana apapun tidak akan berhasil," jelasnya.

Sebagai contoh, Harli mengungkapkan bagaimana penyidik Jampidsus menunjukkan komitmen tinggi dalam menangani kasus TPPU PT Duta Palma Group yang menyebabkan kerugian negara Rp 100 triliun.

Dalam penyelidikan tersebut, Kejagung juga menyita uang tunai sebesar Rp 822 miliar.

Harli menilai bahwa penyitaan tersebut adalah prestasi, mengingat kompleksitas penelusuran uang tunai lebih sulit dibandingkan dengan transaksi perbankan.

"Ini menunjukkan dedikasi penyidik di Jampidsus yang bekerja keras karena memang tidak mudah," tambahnya.

Baca juga: Fakta Seputar Kasus Korupsi Duta Palma Group, Perusahaan Surya Darmadi

Selain soliditas, Harli menegaskan, keberanian juga menjadi kunci dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi besar.

Harli juga menceritakan adanya laporan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ardiansyah, sempat dimata-matai oleh orang-orang tak dikenal saat mengusut kasus PT Timah Tbk.

Namun, Harli menekankan bahwa kejaksaan tetap fokus pada pembuktian dan proses hukum yang berjalan sesuai prosedur.

"Kami tidak mau menanggapi lebih jauh mengenai dugaan itu, semuanya akan kembali pada pembuktian di pengadilan," ujarnya.

Lebih lanjut, Harli menyebutkan bahwa Kejagung saat ini juga sedang membidik kasus korupsi besar lainnya, meski ia belum bersedia memberikan rincian lebih lanjut.

Baca juga: Soal Motif Penguntitan Jampidsus, Kejagung: Tanyakan ke Polri, Siapa di Belakangnya

Menurut catatan Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung naik signifikan hingga 74,7 persen, sementara kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke angka 62,1 persen.