FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, menyatakan bahwa pemerintah perlu menyetarakan gaji hakim di Indonesia dengan hakim-hakim di negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Menurut Chairul, kesejahteraan hakim di Indonesia seharusnya tidak jauh tertinggal dari negara-negara seperti Malaysia.

"Pemerintah setidaknya mengukur kesejahteraan hakim kita sedikit di bawah hakim Malaysia. Jangan Singapura, karena gaji hakim mereka lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di Eropa," ujar Chairul Huda ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Untuk diketahui, gaji take home pay hakim tingkat pertama di Indonesia berkisar Rp12 juta, sementara di Malaysia, gaji hakim jika dirupiahkan bisa mencapai Rp40 juta. Chairul menyatakan bahwa kesenjangan ini menjadi salah satu faktor yang memicu ketidakpuasan di kalangan hakim.

"Wajar jika hakim protes, karena gajinya jauh di bawah standar yang layak," tambah Chairul.

Lebih lanjut, Chairul menekankan pentingnya peran hakim sebagai bagian dari yudikatif yang berfungsi menegakkan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, sudah sepatutnya hakim memperoleh hak yang setara dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, seperti legislatif.

"Bandingkan dengan anggota DPR. Mereka sama-sama penyelenggara negara, jadi seharusnya (gaji) setara," ucapnya.

Chairul juga meyakini bahwa dengan terpenuhinya kesejahteraan hakim, kualitas kinerja peradilan dalam menangani berbagai kasus akan meningkat. Selain itu, pemberian hak yang layak diharapkan dapat mengurangi potensi praktik korupsi di lingkungan peradilan.

Sebelumnya, terdapat kabar bahwa ribuan hakim berencana menggelar aksi mogok kerja pada 7 hingga 11 Oktober 2024 sebagai bentuk protes atas gaji dan tunjangan yang belum mengalami kenaikan selama 12 tahun. Aksi mogok ini dilakukan dalam bentuk cuti bersama. (*)