FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, memberikan pandangannya terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Perhubungan Singapura, yang kini diadili atas dugaan tindak korupsi.

Yudi melihat bahwa kasus ini sangat jarang terjadi di Singapura, negara yang selama ini dikenal memiliki sistem yang kuat dalam mencegah korupsi, bahkan di tingkat pejabat tinggi negara.

Ia menjelaskan bahwa lembaga pemberantas korupsi di Singapura, CPIB, memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga integritas di seluruh lapisan pemerintahan.

CPIB dikenal dengan ketegasannya dalam menangani kasus korupsi, sehingga sulit bagi pejabat untuk melakukan pelanggaran hukum tanpa terdeteksi.

"Kenapa langka? KPKnya Singapura yaitu CPIB kuat dan tegas," ujar Yudi dalam keterangannya di aplikasi X @yudiharahap46 (26/9/2024).

Dibeberkan Yudi, salah satu alasan mengapa korupsi jarang terjadi di Singapura adalah karena sistem birokrasi dan pengawasan yang terstruktur dengan baik.

Hal ini menciptakan budaya bersih di pemerintahan, di mana pejabat-pejabat tinggi seperti menteri sekalipun, tidak terdorong untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi.

"Menteri dan pejabat di sana ngga punya pikiran korup karena sistem bagus," sebutnya.

Selain itu, Yudi menjelaskan bahwa Singapura menerapkan pendidikan antikorupsi sejak dini, yang menurutnya menjadi salah satu faktor kunci dalam membentuk karakter masyarakat yang anti-korupsi.

Pendidikan antikorupsi di Singapura dimulai dari bangku sekolah, sehingga generasi muda tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya integritas dan dampak negatif korupsi.

"Pendidikan antikorupsi sejak dini," Yudi menuturkan.

Yudi bilang, korupsi yang melibatkan eks Menteri Perhubungan Singapura ini adalah sebuah anomali.

Mengingat sistem yang sudah mapan dan ketat, Yudi menganggap kasus korupsi ini sangat jarang dan bukan cerminan dari keseluruhan kondisi pemberantasan korupsi di Singapura.

Ia melihat hal ini sebagai sebuah pengecualian yang mencolok dari kebiasaan, dan bukan fenomena umum.

"Jadi kalau ada kayak gini ya anomali, ngga heran Indeks persepsi korupsinya 2023 nilainya 83 sementara indonesia 34," tandasnya.

(Muhsin/fajar)