FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Selama ini, perdebatan dan studi tentang ruang maritim sebagian besar berpusat pada gagasan konvensional tentang kekuatan laut dan geostrategi, serta institusi dan norma yang berkaitan dengan hukum laut. Topik-topik tersebut masih signifikan hingga saat ini.

Akan tetapi, sejak tahun 2000-an, bidang kemaritiman telah menjadi lebih rumit dan memiliki banyak sisi sejak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, meliputi globalisasi, pertumbuhan ekonomi, ketergantungan negara-negara satu sama lain, persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, ancaman yang muncul, meningkatnya kekhawatiran tentang perubahan iklim, dan kemajuan
teknologi maritim.

Meningkatnya kerentanan dan fragmentasi dalam bidang kemaritiman turut mengancam aksebilitasnya. Indo-Pasifik telah muncul sebagai titik fokus ketegangan geopolitik di antara negara-negara besar.

Situasi yang meningkat di ranah maritim terlihat jelas karena meningkatnya perlombaan senjata antarnegara dan pembentukan aliansi dengan teknologi militer yang sedang berkembang pesat.

Hal ini terjadi bersamaan dengan perubahan sifat ancaman keamanan maritim yang berpotensi meningkatkan risiko di ranah maritim serta membahayakan perdamaian dan stabilitas.

Tantangan kontemporer keamanan maritim saat ini mencakup berbagai sektor yang lebih luas, daripada hanya sekedar studi strategis tradisional atau perspektif hukum.

Tenaga Profesional Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi pada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Edy Prasetyono mengatakan strategi geopolitik Indonesia berfokus pada stabilitas kawasan dan pertumbuhan ekonomi.

“Menjaga stabilitas, mencegah terjadinya konflik, itu fokus pertama. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi,” ujar Edy ketika memberi keterangan disela-sela Jakarta Geopolitical Forum 2024, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Menurut Edy, menjaga stabilitas kawasan menjadi salah satu fokus yang penting, sebab pertumbuhan ekonomi tersebut hanya bisa dicapai apabila dalam situasi damai dan kerja sama regional.

Fokus kedua, yakni pertumbuhan ekonomi, Edy mengatakan 90 persen perdagangan bergantung pada jalur laut.

Oleh karena itu, kerja sama dan kolaborasi antarnegara terkait dengan keamanan laut dibutuhkan untuk membuat suasana perdagangan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Edy menilai Presiden Jokowi sudah melakukan pendekatan yang seimbang dalam upaya menjaga stabilitas kawasan dan memperjuangkan kepentingan Indonesia berupa pertumbuhan ekonomi.

"Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto akan melanjutkan perjuangan Jokowi," katanya.

Meski terdapat perbedaan pendekatan yang nantinya akan ditunjukkan oleh Prabowo, posisi Indonesia dalam konstelasi geopolitik tetap bebas aktif.

Adapun perbedaan yang dimaksud, yakni pendekatan Prabowo yang lebih kosmopolitan, sedangkan Jokowi lebih kepada pendekatan berbasis budaya. (Pram/fajar)