FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan baru diharapkan untuk menunjuk Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang kompeten dan mampu memahami serta membela hak-hak pekerja, baik di dalam negeri maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Pendiri Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan dan Perlindungan TKI (Himsataki), Yunus M Yamani, menekankan pentingnya pemahaman masalah ketenagakerjaan, khususnya dalam penempatan dan perlindungan TKI, di kabinet mendatang.

Yunus menyebutkan bahwa kondisi ekonomi saat ini semakin melemah, yang berujung pada peningkatan angka pengangguran dan penumpukan angkatan kerja baru setiap tahunnya. Ia memperingatkan bahwa tingginya angka pengangguran dapat memicu masalah sosial yang serius, bahkan kerusuhan.

"Untuk jangka pendek, peningkatan roda perekonomian memang membutuhkan waktu, namun penyerapan angkatan kerja harus segera dicarikan solusinya," ujar Yunus.

Dia menilai sudah saatnya pemerintah serius menangani penempatan dan perlindungan pekerja migran. Dengan peluang kerja yang masih tinggi di luar negeri, terutama di Timur Tengah, pemerintah harus mempersiapkan dan melatih pekerja agar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

"Indonesia memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Mereka hanya membutuhkan pelatihan yang baik dari pemerintah atau perusahaan yang diberi kewenangan," jelasnya.

Yunus juga mengingatkan pentingnya sistem perlindungan komprehensif bagi pekerja migran di negara penempatan. Dia menegaskan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) perlu diisi oleh petugas yang peduli dan empati terhadap pekerja migran.

"Para petugas harus memahami sistem hukum dan perlindungan pekerja migran di negara setempat agar dapat membela hak-hak mereka," kata Yunus.

Dia menyoroti bahwa penanganan masalah TKI memerlukan koordinasi lintas instansi dan peran aktif dari Presiden serta menteri koordinator. Yunus menegaskan bahwa perlakuan baik terhadap TKI penting untuk menghindari praktik-praktik eksploitasi oleh oknum tertentu.

Dia juga membandingkan dengan pekerja migran dari Filipina dan India yang didukung oleh pemerintah mereka dalam perlindungan dan pelatihan, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya menjadi pengusaha setelah kembali ke tanah air.

"Menjadi pekerja migran, ekspatriat, atau diaspora di negeri orang bukanlah aib. Namun, jika mereka dieksploitasi dan tidak dibela, itu yang menjadi aib," pungkas Yunus. Ia menekankan bahwa pelatihan yang baik dapat mengurangi hingga 80 persen masalah yang dihadapi TKI di luar negeri.(*)