KOMPAS.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sari Yuliati menyerukan seluruh pihak untuk berhati-hati dalam menyelesaikan kasus dugaan perundungan di BINUS School Simprug saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan mempertimbangkan fakta secara obyektif tanpa menimbulkan prasangka.

"Saya memahami situasi yang dialami pelapor. Namun, kita sebagai orangtua, baik dari kuasa hukum pihak mana pun, pihak kepolisian, maupun Komisi III DPR, harus benar-benar menempatkan persoalan ini seadil-adilnya. Karena ini adalah tentang masa depan anak-anak kita,” tuturnya.

Sari menyatakan hal tersebut lantaran terdapat beberapa perbedaan antara pernyataan awal pelapor dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak sekolah dan kepolisian.

Baca juga: Gelar Wisuda, Lebih dari 64 Persen Lulusan SMA BINUS SCHOOL Serpong Lanjutkan Studi di Luar Negeri

Apalagi, beredar juga informasi bahwa salah satu terlapor adalah anak dari seorang ketua partai politik. Informasi tersebut kemudian dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmad Idnal.

Kasus dugaan perundungan tersebut bermula dari laporan yang dibuat oleh siswa SMA BINUS SCHOOL Simprug, RE (18). Ia mengaku mengalami tindakan tidak menyenangkan berupa perundungan dari beberapa siswa lainnya pada 30 dan 31 Januari 2024.

Laporan tersebut diajukan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh orangtua RE pada 31 Januari 2024. Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian telah memeriksa 18 saksi terkait insiden tersebut.

Pihak kepolisian telah mengumpulkan sejumlah alat bukti, termasuk keterangan dari saksi-saksi, hasil visum et repertum, serta rekaman video di lokasi kejadian.

Baca juga: 11 Siswa Binus School Simprug Inisiasi Pembangunan Ulang PAUD di Sumba

Pihak sekolah juga sudah menyerahkan rekaman CCTV untuk dijadikan barang bukti.

Dalam RDP, Kombes Ade telah menyampaikan hasil visum yang dilakukan terhadap pelapor. Hasil visum menunjukkan bahwa pelapor mengalami memar di pipi kiri dengan benjolan serta rasa nyeri di kepala.

Saat rapat bersama Komisi III DPR, pelapor merevisi jumlah orang yang diduga terlibat dalam insiden tersebut menjadi belasan orang. Semula, pelapor menyebut bahwa ia digiring oleh sekitar 30 orang dan dikeroyok oleh tiga orang.

Terkait isu soal salah satu orangtua terlapor merupakan ketua partai politik, Sari pun mengingatkan semua pihak untuk tidak berasumsi dengan melibatkan pihak yang tidak terkait berdasarkan profesi atau posisi orangtua mereka.

"Kita harus memastikan bahwa setiap pernyataan dan klaim yang disampaikan berdasarkan fakta yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Baca juga: Bangun Minat Baca Anak, BINUS SCHOOL Semarang Hadirkan Festival Membaca 1000 Buku

Perlu mengedepankan pendekatan restorative justice

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus ini.

Adapun pendekatan tersebut berfokus pada penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua.

Politikus Partai Gerindra itu pun berharap, pendekatan keadilan restoratif dapat menyelesaikan kasus secara berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

"Dengan mengedepankan restorative justice, kasus ini dapat diselesaikan dengan cara yang lebih bijaksana dan adil bagi semua pihak, serta memberikan pelajaran positif bagi semua yang terlibat," kata Habiburokhman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.