Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan dibentuknya Kementerian Perumahan. Alasannya karena proyek perumahan sulit digarap.

Basuki menjelaskan, Kementerian Perumahan juga perlu dijalankan untuk mendukung program 3 juta unit rumah.

“Belum ada [pembicaraan Kementerian Perumahan], saya kira bagus karena dengan program prioritas bila untuk [menyukseskan] 3 juta rumah, itu menjadi bagus,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (18/9/2024).

Basuki menuturkan, untuk mengentaskan backlog tak cukup hanya dilakukan dengan pembentukan organisasi perumahan semata. Terlebih, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luas mencapai hingga 175 turunan industri.

Basuki mengaku tak masalah bila ada pemecahan antara Kementerian Perumahan dengan Kementerian Pekerjaan Umum nantinya. Dirinya sepaham bahwa pembentukan Kementerian Perumahan diyakini bakal membawa dampak positif.

“Jadi kalau ini dia membentuk perumahan bagi saya pribadi bagus. Ya [biar terstruktur], gak gampang mengurus perumahan itu, ada 175 turunan industri yang mendukung industri properti,” katanya.

BACA JUGA: Kota Jogja Masih Jadi Magnet Wisatawan

Diberitakan sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih yang juga merupakan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo sempat mengungkap wacana pembentukan Kementerian Perumahan saat ini tengah digodok.

Dia membocorkan, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pagu anggaran Kementerian Perumahan bahkan telah dialokasikan sebesar Rp53 triliun.

“Kami sudah memasukkan anggaran [Kementerian Perumahan] ke dalam RAPBN tahun depan. Angka yang telah ditetapkan adalah Rp53 triliun untuk memulai program ini,” jelasnya dalam agenda APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran di Senayan, Sabtu (31/8/2024) lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com