JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan bahwa kabinet yang gemuk akan lebih sulit bergerak maju dengan cepat.

Hal itu dikatakan Yunarto saat ditanya tanggapannya mengenai kabar bahwa bakal ada 44 menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

“Kalau kemudian tujuannya adalah untuk menampung jumlah menteri yang berasal dari kader partai politik, ya berarti betul-betul ya kita bicara mengenai politik akomodatif. Apa pun yang terlalu akomodatif dan gemuk, bukan sehat ya, itu pasti akan sulit untuk bergerak maju,” kata Yunarto dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (13/9/2024).

Dia pun menyayangkan jika benar jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo bakal bertambah. Sebab, kabinet yang gemuk bakal kontraproduktif dengan target yang dicanangkan.

“Kita tahu Pak Prabowo ini ambisinya luar biasa ketika berbicara pertumbuhan ekonomi delapan persen, termasuk beberapa program populis lain. Itu catatan kritis yang saya sih berharap Pak Prabowo ini jauh lebih berani dibandingkan Pak Jokowi yang awal dikatakan akan jauh lebih berani membangun kabinet ramping,” ujarnya.

Baca juga: Bahlil: Mau Berapa Jumlah Menteri, Pasti Pak Prabowo Akan Pertimbangkan Matang

Selain itu, Yunarto menyebut, penambahan jumlah kementerian bakal berdampak pada anggaran. Dalam pandangannya, anggaran kementerian yang sudah ada bakal dikurangi karena harus dibagi dengan kementerian yang baru.

Menurut Yunarto, hal tersebut juga bakal berdampak pada capaian dari pemerintahan yang akan sulit dicapai karena keterbatasan anggaran.

“Kalau kita bicara jumlahnya (kementerian) dinaikkan 10, andaikata betul, kementerian-kementerian yang eksisting itu jatah anggarannya akan dkiurangi lho. Artinya kan mencapai targetnya lebih susah secara kuantitatif,” katanya.

Namun, berbicara mengenai politik akomodatif, Yunarto mengakui bahwa susunan kabinet pasti mengakomodasi partai politik sejak era reformasi.

Baca juga: Jumlah Menteri Era Prabowo Bakal Bertambah, Pengamat: Hak Prerogatif Presiden, tapi Melekat Juga Kewajiban

Stabilitas pemerintahan

Hanya saja, dia mengatakan bahwa menjaga stabilitas atau program pemerintahan bisa berjalan, tidak melulu dengan politik akomodatif. Sebab, hanya membutuhkan dukungan 50 persen ditambah satu di DPR RI.

Yunarto mencontohkan di Amerika Serikat. Presiden Barack Obama saat menjabat berhasil menggolkan program Obama Care padahal hanya didukung minoritas partai di parlemen.

Menurut dia, partai politik di parlemen tidak akan berani melawan rakyat jika memang program yang digulirkan pemerintah memang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

“Kita tahu kalau niatnya adalah membangun atau merangkul sebesar-besarnya koalisi atas nama seakan-akan nilai luhur persatuan nasional padahal nyatanya itu cuma bagi-bagi kursi menteri akhirnya berakibat pada jumlah kursi menteri yang diperbanyak, anggaran sulit untuk dibagi, ya buat saya yang nanti akan jadi korban pertama ya Pak prabowo sendiri,” ujarnya.

“Sulit untuk kemudian mencapai program-program apalagi program populis yang kita tahu targetnya lumayan ambisius kalau kita lihat pada masa kampanye kemarin,” kata Yunarto lagi.

Baca juga: Kepada Para Menteri, Wapres Maruf: Hal yang Masih Tertunda Selesaikan

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa kuncinya kini berada di tangan Prabowo sebagai Presiden RI terpilih terkait pembentukan kabinet atau penunjukkan menteri.