Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak mengusulkan penambahan pagu anggaran untuk tahun 2025 pada rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak menyampaikan usulan tambahan, pagu anggaran tahun 2025 Kemenkumham sebesar Rp21.203.053.318.000," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir yang memimpin jalannya rapat.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa pada awalnya Kemenkumham mengusulkan pagu anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp26.961.166.715.000.

Kemudian, pagu indikatif Kemenkumham tahun 2025 yang ditetapkan melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas sebesar Rp21.203.053.318.000.

"Pagu anggaran Kemenkumham tahun 2025 sama dengan pagu indikatif tahun 2025," ujarnya.

Dia menuturkan anggaran itu akan difokuskan pada empat program Kemenkumham, yakni penegakan dan pelayanan hukum (Rp5.281.082.638.000), pembentukan regulasi (Rp53.677.076.000), pemajuan dan penegakan HAM (35.672.072.000), serta dukungan manajemen (Rp15.832.621.532.000).

Anggaran itu, kata dia, juga akan dialokasikan untuk mendukung prioritas nasional tahun 2025.

“Disepakati anggaran prioritas nasional tahun anggaran 2025 yang didukung oleh Kemenkumham sebesar Rp94.930 miliar, dengan total 23 output, yang dimandatkan kepada sembilan Unit Eselon I,” tuturnya.

Dalam raker tersebut, dia juga memaparkan sejumlah kegiatan strategis. Di antaranya, kegiatan strategis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham adalah penanganan overcrowding; pembaharuan peraturan pascaUndang-undang Pemasyarakatan Tahun 2022; peningkatan kualitas pembimbing kemasyarakatan.

Kemudian, pembinaan narapidana; perubahan organisasi dan tata kerja serta eselonisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan); implementasi pendidikan anak yang berkualitas; dan rehabilitasi narkotika narapidana.

Terkait pagu anggaran tahun 2025 Kemenkumham, Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan anggaran tahun 2025 itu kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI guna sinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

. Kemenkumham akan limpahkan kewenangan Rupbasan ke Kejagung

. Kemenkumham yakin Fungsional Analis optimalkan pelaksanaan tugas HAM

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024