JAKARTA, iNews.id - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menegaskan bahwa pers harus berada di garda terdepan dalam menjaga demokrasi. Pers diingatkan untuk memainkan peran penting dalam mengawal demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 20 Agustus 2024, melalui Putusan MK No. 60/PUU-XII/2024 dan No. 70/PUU-XII/2024, menjadi sorotan utama. Kedua putusan ini, yang mengatur tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia minimal calon kepala daerah, bersifat final dan mengikat.

Baca Juga

Pengesahan RUU Pilkada Ditunda, DPR bakal Rapat Bamus Lagi

Namun, kekhawatiran muncul ketika DPR diduga mencoba mengabaikan putusan ini dengan melakukan manuver untuk mengakali tafsir MK, yang berpotensi memicu krisis konstitusi.

Menanggapi situasi ini, IJTI menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk teguh berpegang pada konstitusi dan tetap dalam koridor demokrasi.

Baca Juga

Massa Aksi Tuntut DPR Patuhi Putusan MK soal Pilkada Mulai Berdatangan

“Ketidakpatuhan terhadap keputusan MK yang sudah final dan mengikat dapat membungkam kebebasan demokrasi dan berekspresi,” ujar Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

IJTI menekankan keputusan MK justru membuka ruang demokrasi yang lebih luas, memungkinkan munculnya calon-calon pemimpin yang berintegritas dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam pandangan IJTI, pemimpin yang terpilih harus memiliki integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dan berkomitmen untuk melayani kepentingan masyarakat luas.

Untuk memastikan demokrasi tetap terjaga, IJTI meminta seluruh jurnalis di Indonesia untuk mengawal proses demokrasi dengan ketat.

Informasi yang akurat dan berimbang harus menjadi prioritas dalam peliputan, agar publik tidak salah pilih dalam menentukan pemimpinnya.

“Mereka yang terpilih haruslah para pemimpin yang berintegritas, menjunjung tinggi demokrasi, dan memiliki akhlak yang amanah,” kata Herik.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq