FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya kehadiran negara yang cepat dan responsif dalam menangani berbagai permasalahan masyarakat, tanpa harus menunggu masalah tersebut menjadi viral di media sosial untuk mendapatkan perhatian.

Puan menyampaikan hal ini dalam pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (15/08/2024), dikutip dari ANTARA.

"Kehadiran negara jangan menunggu viral for justice. Kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat," ujar Puan.

Puan menjelaskan bahwa semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh rakyat, maka semakin dibutuhkan kehadiran negara untuk segera turun tangan. Menurutnya, keterlambatan atau kurangnya respons dari negara dapat membuat masyarakat mengambil inisiatif sendiri dengan memanfaatkan media sosial untuk memviralkan masalah yang dihadapi, fenomena yang saat ini dikenal dengan istilah "no viral, no justice".

Oleh karena itu, Puan mendesak lembaga-lembaga kekuasaan negara, termasuk DPR RI, DPD RI, pemerintah pusat dan daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, TNI, dan Polri, agar lebih responsif dan cepat dalam menyelesaikan permasalahan rakyat.

"Lembaga kekuasaan negara harus menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, cepat, memperhatikan rasa keadilan, dan rasa kepatutan dalam menangani setiap urusan rakyat sehingga rakyat merasakan kehadiran negara," tegasnya.

Sidang Tahunan 2024 yang berlangsung ini mengusung tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju", yang mencakup Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025, Presiden Jokowi juga dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya. (*)