Sentimen
Netral (66%)
16 Agu 2024 : 13.05
Tokoh Terkait

Polemik Diduga Larangan Jilbab, Moeldoko: Presiden Jokowi Minta Seluruh Pihak Hormati Keyakinan Paskibraka

16 Agu 2024 : 13.05 Views 16

Fajar.co.id Fajar.co.id Jenis Media: Nasional

Polemik Diduga Larangan Jilbab, Moeldoko: Presiden Jokowi Minta Seluruh Pihak Hormati Keyakinan Paskibraka

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada semua pihak agar menghormati keyakinan setiap anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Hal ini disampaikan menyusul polemik terkait sejumlah anggota Paskibraka yang diduga melepas jilbab saat pengukuhan.

"Kalau dari Pak Presiden, bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta. Saya pikir itu yang perlu dipikirkan," ujar Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (15/8/2024), dikutip dari ANTARA.

Di sisi lain, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan bahwa anggota Paskibraka putri yang menggunakan jilbab akan tetap mengenakannya saat bertugas dalam upacara peringatan HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2024.

"Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu," kata Heru di Jakarta, Rabu (14/8).

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo juga menggarisbawahi pentingnya menjaga nilai-nilai keagamaan dan prinsip individu dalam konteks seragam Paskibraka. Dito menekankan bahwa standar seragam tidak boleh melanggar keyakinan personal peserta.

"Ini ke depan harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman, menabrak nilai-nilai kekukuhan yang sudah dimiliki individu," ujar Menpora Dito menanggapi polemik yang terjadi.

Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjelaskan bahwa tidak ada pemaksaan terhadap anggota Paskibraka putri untuk melepas jilbab. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pakaian dan atribut yang dikenakan Paskibraka saat pengukuhan dan pengibaran bendera adalah keputusan sukarela peserta dalam mematuhi peraturan yang ada.

"BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," kata Yudian dalam pernyataan di Ibu Kota Nusantara, Rabu. Ia menambahkan bahwa penyesuaian tersebut hanya berlaku selama pengukuhan dan pengibaran bendera pada upacara kenegaraan. (*)

Sentimen: netral (66.7%)