JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap kurang memahami konteks ketika menyebut Istana Kepresidenan di Jakarta dan Bogor berbau kolonial.

Menurut sejarawan Bonnie Triyana, kolonialisme tidak sebatas material atau wujud bangunan fisik semata tetapi juga mencakup pola pikir dan tindakan seseorang.

"Kolonialisme itu bukan soal gedung, bukan soal bangunan. Kolonialisme itu soal cara pikir yang kemudian mewujudkannya dalam tindakan Anda," kata Bonnie saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/8/2024).

Bonnie merasa Presiden Jokowi seolah tidak memahami makna dari pernyataan yang dia sampaikan dalam pidato itu.

Baca juga: Jokowi Sebut Istana Kepresidenan Bau Kolonial, Sejarawan: Kolonialisme itu Pikiran, bukan Bangunan

Dia juga menyinggung soal hak guna usaha (HGU) dalam salah satu isi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan Undang-Undang IKN, yang dianggap sebagai kebijakan Neokolonial.

Sebab dalam Undang-Undang Agraria Hindia Belanda 1870 disebutkan pemerintah kolonial memberikan hak konsesi perkebunan kepada investor atau perkebunan kolonial paling lama 75 tahun.

Beleid itu pun dicabut dan digantikan dengan UU Pokok Agraria 1960.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Perpres 75/2024 disebutkan, Otorita IKN dapat memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui 1 siklus pertama. Kemudian, OIKN dapat melakukan pemberian atau perpanjangan kembali di siklus kedua kepada pelaku usaha atau investor, yang dimuat dalam perjanjian.

Khusus HGU, jangka waktu yang bisa diberikan pada siklus pertama adalah hingga 95 tahun, dan pada siklus kedua sebesar 95 tahun pula. Dengan demikian, HGU yang bisa diberikan mencapai 190 tahun.

Baca juga: Jokowi Sebut Istana Kepresidenan Bau Kolonial, Sejarawan: Justru Jadi Pengingat Kejahatan Kolonial

"Dia (Jokowi) enggak tahu apa yang dia bicarakan. Kalau ada HGU 190 tahun itu Neokolonial. Jadi Jokowi enggak mengerti apa yang diomongin," ujar Bonnie yang juga Kepala Badan Sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyampaikan pernyataan itu saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024).

"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi, Belanda. Bekas gubernur jenderal Belanda, dan sudah kita tempati 79 tahun. Bau-baunya kolonial, selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi (masa kolonial)," kata Jokowi.

Oleh karenanya, menurut Jokowi pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia punya kemampuan untuk membangun ibu kota sesuai dengan keinginan dan desain lokal. Namun, Presiden mengakui pembangunan IKN masih memerlukan waktu yang panjang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.