JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)  menyinggung soal kemungkinan organisasinya mengikuti jejak Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengelola tambang.

Hal itu disampaikan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (31/7/2024).

Ketua BKPRMI Said Aldi Al Idrus awalnya menyampaikan harapan agar izin mengelola tambang yang saat ini sudah diberikan kepada ormas keagamaan bisa bermanfaat.

Khususnya, terhadap NU dan Muhammadiyah yang sudah menyatakan menerima izin pengelolaan tambah tersebut.

"Mudah-mudahan apa yang diberikan itu bisa bermanfaat khusus kepada NU dan Muhammadiyah. Kami yakin dan percaya itu pasti bermanfaat," kata Said usai bertemu Presiden Jokowi.

Baca juga: Organisasi Remaja Masjid Temui Jokowi, Apresiasi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

Saat ditanya apakah nantinya BKPRMI juga akan mengelola tambang jika diberi izin, Said menyatakan akan melihat terlebih dulu dari pengelolaan yang dilakukan NU dan Muhammadiyah.

Jika membawa kebaikan, nantinya BKPRMI akan ikut mengambil izin pengelolaan tambang.

BKPRMI juga akan melihat seperti apa NU dan Muhammadiyah mengelola izin tambang yang sudah diberikan.

"Iya, kami memberikan dulu abang tertua, NU dan Muhammadiyah. Kami adik-adik ini melihat dulu barangnya. Kalau paten barang ini tuh, baru nanti kami ikut," kata Said.

"Kami melihat dulu Muhamadiyah dan NU mengelola, mudah-mudahan itu pasti manfaatnya sangat luar biasa. Bagi ormas-ormas Islam. Termasuk nanti BKPRMI," lanjutnya.

Baca juga: Obral Izin Tambang Dinilai Taktik Negara Kooptasi Ormas Keagamaan

Hal serupa disampaikan Wakil Keua BKPMRI Sedek Bahta. Ia mengatakan, BKPMRI akan melihat bagaimana NU dan Muhammadiyah melakukan teknis pengelolaan tambang terlebih dulu.

"BKPMRI memandang NU dan Muhammadiyah itu udah pasti menjaga itu, soal lingkungan dan sebagainya. Jadi bukan hanya keuntungan saja yang dikejar oleh NU dan Muhammadiyah. Tapi pasti lingkungan dan lain-lain menjadi pertimbangan NU dan Muhammadiyah. Untuk itu, maka BKPMRI mendukung itu," ujar Sedek.

"Bahwa biarkanlah awal itu NU dan Muhammadiyah yang masuk, nanti di kemudian hari baru kita-kita ini kalau sudah bisa, kita akan masuk (mengelola tambang)," tegasnya.

Sedek mengungkapkan, para pengurus BKPMRI sudah memiliki usaha masing-masing.

Sehingga, organisasi tersebut merasa belum penting untuk meminta izin mengelola tambang.

"Karena BKPMRI mengukur dirinya sendiri bahwa kita secara pribadi-pribadi yang berusaha, kalau institusi biar fokus ke yang lain sementara ormas-ormas lainnya seperti NU dan Muhammadiyah bersama negara mengelola ruang yang sebagaimana di regulasi," tambahnya.

Baca juga: NU dan Muhammadiyah Sulit Advokasi Korban Tambang karena Akan Dicap Persaingan Bisnis

Dalam pertemuan di Istana itu, BKPRMI juga menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri Musyawarah Nasional BKPRMI yang akan digelar pada 7-10 Agustus 2024 di Medan, Sumatera Utara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.