JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB Maman Imanulhaq membantah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang mengatakan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 dibentuk untuk menyerang PBNU.

Maman menjelaskan, pengguliran pansus hak angket ini murni dalam rangka perbaikan manajemen haji.

Maman pun meminta PBNU tidak perlu ikut campur dalam urusan politik yang kini tengah bergulir di DPR.

Baca juga: Gus Yahya Curiga Pansus Haji Dibentuk karena Masalah Pribadi Cak Imin dengan Dirinya

Apalagi, kata anggota Pansus Haji ini, hak angket merupakan hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan perundang-undangan.

"Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama," ujar Maman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Maman mengatakan, pengguliran pansus adalah cara konstitusional resmi yang dilindungi UU untuk menunjang kerja parlemen dalam melakukan pengawasan dan perbaikan kerja eksekutif.

Terlebih, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu, Pansus Hak Angket Haji 2024 telah disetujui oleh seluruh fraksi di Senayan.

"Pansus haji itu formal, resmi, dan konstitusif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU," ucapnya.

Maka dari itu, Maman menekankan, Pansus Hak Angket Haji 2024 dibuat untuk memastikan adanya peningkatan pelayanan haji ke depannya.

Maman merasa PBNU seharusnya berterima kasih atas adanya pansus ini. Sebab, warga NU pasti bakal merasakan perbaikan pelayanan haji.

Baca juga: PBNU Bentuk Pansus Rebut PKB, Gus Ipul: Mereka Sudah Melenceng

Sementara itu, terkait pertimbangan pembentukan Pansus Haji 2024, Maman membeberkan sederet persoalan yang terjadi dalam haji kali ini.