JAKARTA, iNews.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan kementerian/lembaga tahun anggaran 2023. Opini WTP didapat untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut.

Selain BNPT, kementerian/lembaga lainnya seperti Kemenko Polhukam, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPU, Basarnas, Bawaslu dan Bakamla mendapatkan opini WTP pada LHP atas Laporan Keuangan tahun 2023.

Baca Juga

BNPT Sebut Deklarasi Pembubaran Jamaah Islamiyah akan Diikuti Pengikut

Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono menjelaskan, opini WTP ini hasil pelaksanaan belanja keuangan negara yang dilakukan secara akuntabel dan transparan.

"Hasil audit dari BPK dengan pemberian opini WTP kepada BNPT yang kesebelas kali ini, bukan hasil dari satu unit kerja tapi seluruh unit, seluruh keluarga besar BNPT yang telah melakukan pelaksanaan belanja keuangan negara yang akuntabel transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Bangbang dalam keterangan BNPT, Jumat (27/7/2024).

Baca Juga

BNPT Ungkap Kelompok Teroris Masih Banyak Dapat Dukungan meski Aksi Menurun

"Tentunya ini merupakan bekal berharga bagi BNPT untuk terus melakukan perbaikan dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN sebagaimana rekomendasi yang ada di dalam LHP," katanya.

Sementara Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menuturkan, predikat opini WTP yang diberikan kepada kementerian/lembaga di lingkup pemerintahan merupakan indikator penting implementasi penerapan good governance.

"Salah satu indikator good governance adalah opini hasil pemeriksaan keuangan. Opini hasil pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik, mendorong pencapaian visi organisasi, meningkatkan citra entitas kepada stakeholder serta menjadi cermin akuntabilitas," ujarnya.

Nyoman berpesan agar kementerian/lembaga yang mendapatkan WTP tidak berpuas diri begitu saja akan capaian tersebut. Namun, pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan harus terus ditingkatkan.

"WTP bukan tujuan akhir. Ini indikator kita sudah good governance. Tetapi pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan harus terus dijaga dan ditingkatkan," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Letjen (Purn) Hinsa Siburian mengapresiasi tugas pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK. Menurutnya, pemeriksaan keuangan oleh BKP akan berperan penting dalam meniadakan dan mempersempit ruang penyimpanan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Editor : Reza Fajri