Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar konsolidasi nasional di Kampus Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Sabtu. Agenda ini bertujuan membahas sejumlah program strategis, termasuk isu konsesi tambang.

"Termasuk membahas konsesi tambang, akan dijelaskan latar belakangnya. Besok (Minggu) akan dijelaskan sangat komprehensif," ujar Kepala Kantor PP Muhammadiyah, Arif Nur Kholis, di Kampus Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Sabtu.

Konsolidasi nasional yang berlangsung selama dua hari tersebut, menurut Arif, mengundang 35 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan diadakan secara tertutup.

"Tertutup. Kalau sesi-nya tertutup, mohon maaf kalau tidak bisa mengikuti, namun akan dibuatkan konferensi pers besok," ujarnya kepada awak media, dikutip dari ANTARA.

Arif menjelaskan bahwa konsolidasi nasional merupakan agenda rutin tahunan PP Muhammadiyah sebagai forum musyawarah atau komunikasi dengan seluruh pimpinan wilayah organisasi tersebut. Selain membahas tawaran konsesi atau izin tambang dari pemerintah, banyak program strategis lain yang turut dibahas, termasuk soal Kalender Hijriah Global Tunggal.

PP Muhammadiyah telah memiliki sejumlah tim yang spesifik membahas berbagai program strategis secara mendetail. "Kalau soal kalender berarti Majelis Tarjih, kalau tentang perbankan ada Majelis Ekonomi, ada Biro Keuangan. Kalau yang seperti tambang dan sebagainya ada tim-tim yang dibentuk PP Muhammadiyah, besok akan disebutkan nama-namanya," jelas Arif.

Meski enggan menyinggung lebih jauh soal pembahasan konsesi tambang yang kini menjadi sorotan publik, Arif menekankan bahwa konsolidasi nasional ini menjadi sarana tepat untuk menyampaikan berbagai isu yang berkembang sekaligus mendengar aspirasi langsung dari pimpinan wilayah se-Indonesia.

"Sederhananya kan 'masak pimpinan wilayah tahunya dari media, bukan dari pimpinannya langsung. Berarti kan harus langsung tahu. Poinnya ke situ saja sih," ujar Arif.

Beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. (*)