FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Nasib 4.127 guru honorer yang sebelumnya dikabarkan kena cleanshing atau pemutusan hubungan kerja mendapat angin segar. Mereka akan diangkat pegawai Kontrak Kerja Individu (KKI).

Itu bermula dari usulan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak. Saat agenda penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun 2023.

“Ada lebih kurang Rp81 triliun APBD DKI Tahun 2024. Kenapa tidak empat ribu lebih itu langsung kita angkat sebagai pegawai kontrak individu? Mudah-mudahan ini jadi legacy bapak Pj Gubernur,” kata Jhonny dikutip dari website resmi DKI Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Oleh karena itu, harap Jhonny, Pemprov dalam hal ini Dinas Pendidikan segera merealisasikan pengangkatan 4.127 guru honerer, atau menambah kuota penerimaan calon guru KKI yang semula direncanakan hanya 1.700 orang pada 2024.

“Dari empat ribu lebih guru honorer tersebut, Disdik DKI harus bisa mengangkat mereka sebagai pegawai kerja kontrak individu, jangan hanya 1.700 orang saja,” tutur Jhonny.

Usulan itu langsung disambut baik oleh Heru. Ia menyatakan setuju dan akan mematangkan rencana pengangkatan ribuan guru honorer menjadi guru KKI secepatnya.

“Ya saya juga setuju empat ribu itu, tapi nanti kita lihat prosesnya. Nanti saya minta Kepala Dinas Pendidikan koordinasi dengan Sekda dan tentunya dengan persetujuan DPRD. Itu lebih baik kalau diproses sekarang semuanya di tahun 2024,” kata Heru.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah guru honorer terdampak cleanshing. Di Jakarta, Dinas Pendidikan Jakarta sebelumnya mengonfirmasi ada sekitar 4.000 guru honorer yang akan terdampak.

Itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin. Tiap sekolah di Jakarta, ia bilang ada 1 hingga 2 guru terdampak.

“Di Jakarta kalau berdasarkan data kami lebih dari 3.000 hingga 4.000, karena 1 sekolah satu dan ada yang dua. Di sekolahnya tidak terlalu banyak, tetapi pengalihnya banyak,” ucap Budi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/7). Dikutip dari JPNN.com.

Ia mengungkapkan cleansing itu bukan tanpa alasan. Itu karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan sampling sebanyak 400 guru honorer di DKI Jakarta yang tak sesuai Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN.

Iman Zainatul Haeri menyoroti kebijakan tersebut. Ia mempertanyakan alasan mengapa adanya kebijakan ini yang tentunya sangat merugikan guru honorer.

Disamping itu, Kepala Divisi Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zainatul juga menyindir dengan adanya kemungkinan dan temuan BPK tentang gaji guru honorer yang dipotong pada tahun 2023 lalu.

“Kenapa ada kebijakan Cleansing guru honorer? Karena ada temuan BPK 2023 di DKI Jakarta. Honor guru honorer di sunat!,” Iman Zainatul Haeri.

“Gaji guru honorer 300 ribu kwitansi 9 juta!” sambungnya.

Bagai jatuh tertimpa tangga. Ia bilang guru honorer selama ini gajinya disunat, tapi malah mendapat pemutusan kontrak.

“Tau gak anehnya? Yang korban gajinya disunat guru honorer, yang kena Cleansing guru honorer?” pungkasnya. (Arya/Fajar)