PIKIRAN RAKYAT - Muhammadiyah menyikapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengizinkan Ormas mengelola usaha pertambangan.

Sikap Muhammadiyah terhadap kebijakan tersebut dikaji dalam rapat pleno yang digelar dua pekan lalu, Sabtu, 13 Juli 2024.

Dari hasil diskusi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan itu pada akhirnya menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah.

“Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui,” kata Anwar.

“Muhammadiyah siap menerima dan siap mengelola,” ujar Anwar Abbas sebagaimana dikutip Pikiran Rakyat dari situs Muhammadiyah Jawa Tengah pada 25 Juli 2024.

Meski menerima IUP, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup, Anwar Abbas mewanti-wanti agar dalam pelaksanaannya, para anggota tetap memperhatikan aspes lingkungan dan sosial.

Dia meminta agar pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah tetap menjaga alam dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

“Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir,” ujarnya.

Anwar Abbas juga menekankan pihaknya harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak kegiatan tambang.

Sempat Bimbang

Sebelumnya Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dalam sebuah forum jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta, sempat memaparkan alasan mereka ekstra hati-hati saat menerima tawaran izin pertambangan.

Hal itu lantaran menurutnya sebuah Ormas keagamaan memiliki tugas pokok membina umat, bukan mengurus bisnis pertambangan.

“Logika moral demokrasi dan moral politiknya itu lebih cocok jika tidak diterima oleh organisasi keagamaan apapun. Sampai sekarang PP Muhammadiyah belum merapatkan apapun, baru menerima masukan, termasuk dari masukan dari dalam,” ujar dia, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari RRI.

Busyro juga tak menampik pihaknya banyak mendapat masukan untuk menolak tawaran tersebut sehingga banyak hal yang perlu dipertimbangkan.

“Masukan-masukan itu sudah kita sampaikan yang intinya PP Muhammadiyah ekstra hati-hati untuk menerima tawaran itu, termasuk terkait kebijakan tersebut,” kata Busyro.

NU Lebih Dulu Gabung

Nahdlatul Ulama (NU) tampaknya menjadi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang paling semangat mendapat izin pengelolaan tambang dari Presiden Jokowi. Mereka langsung tancap gas mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan, bahkan sudah mendirikan PT sendiri.

Tak mengherankan, karena keluarnya izin ormas keagamaan untuk mengelola tambang merupakan janji Jokowi di hadapan warga NU pada 2021 lalu. Presiden pernah menjanjikan konsesi pertambangan mineral dan batubara kepada generasi muda Nahdlatul Ulama (NU) Pada 2021. Alasannya, dapat menggerakkan gerbong-gerbong ekonomi kecil.

NU pun menyambut baik keluarnya aturan tentang izin pengelolaan tambang itu. Sebab, mereka membutuhkan revenue alias pemasukan dana untuk mengurus umatnya.

Apalagi, ormas Islam itu memiliki lebih dari 30.000 pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan lain yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Untuk mengelola itu semua dibutuhkan sumber daya-sumber daya, dan sekarang realitasnya kita sudah ketahui bahwa sumber daya komunitas yang diambil dari komunitas itu sendiri itu tidak lagi mencukupi. Sehingga perlu ada intervensi dalam soal ini," tutur Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf.

"Maka, NU butuh revenue," ucapnya menambahkan.

Di tengah kebutuhan itu, Pemerintah kemudian memberikan kesempatan bagi ormas Islam. Sehingga, Jokowi berjanji akan menyediakan konsesi tambang untuk NU pada saat Pembukaan Muktamar ke-34 di Lampung yang digelar Desember 2021 lalu.

Meski pada saat itu Yahya Cholil Staquf belum menjadi Ketum PBNU, tetapi dia menilai apa yang disampaikan Jokowi merupakan bentuk perhatian pemerintah. Mereka pun menyediakan kebijakan afirmasi untuk ormas-ormas keagamaan di Tanah Air.

"Kemudian Bagaimana NU menyikapi ini? Nah NU ini seperti saya katakan, butuh. NU ini butuh apa pun yang halal, yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi," katanya.

"Karena keadaan di bawah ini memang sudah sangat-sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin," ujar Yahya Cholil Staquf menambahkan.***