FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pasca Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menarik dananya di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia diketahui menjalin kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Hal itu terungkap  usai PP Muhammadiyah dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan pada Rabu (17/07) di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Andrijanto, Direktur Retail Funding and Distribution BRI, mengapresiasi kerja sama antara pihaknya dengan Muhammadiyah.

“Apresiasi dan terima kasih kepada Muhammadiyah yang telah terbuka menginisiasi kerjasama ini. Besar harapan kami dapat melakukan yang terbaik,” ucap Andrijanto, dikutip FAJAR.CO.ID, dari laman resmi PP Muhammadiyah, Kamis, 25 Juli.

Menurutnya, BRI merupakan salah satu bank terbesar dengan jaringan terluas di Indonesia. BRI saat ini memiliki ribuan unit kerja dan puluhan ribu mitra kerja. Dengan luasnya jaringan ini, Andrijanto menilai bahwa BRI telah berkolaborasi dengan masyarakat hingga pedesaan.

Kerjasamanya dengan Muhammadiyah akan semakin memberikan daya manfaat bagi masyarakat. Andrijanto mengatakan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang besar dan terorganisir dengan baik. Ia berharap BRI mampu membantu Muhammadiyah dalam pengelolaan keuangannya.

“Muhammadiyah salah satu ormas yang sangat besar. Pengelolaan organisasinya sangat baik. Bagi BRI, kami akan berusaha melayani Muhammadiyah sebaik mungkin dan mendukung ekosistem keuangan Muhammadiyah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto dalam sambutannya mengungkapkan persamaan antara Muhammadiyah dan BRI.

Menurut dia, Muhammadiyah dan BRI sama-sama berdiri pada era kolonialisme. Muhammadiyah berdiri tahun 1912, sementara BRI dibangun tahun 1895.

“Kesamaaan BRI dan Muhammadiyah sama sama berdiri di era Kolonial Belanda. Jadi keduanya sesungguhnya sudah merasakan pahit getirnya mengawal bangsa ini,” beber Agung.

Sebelumnya, Muhammadiyah di sejumlah daerah mulai menarik dana yang disimpan di Bank Syariah Indonesia (BSI), sejalan dengan instruksi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan memo nomor 320/I.0/A/2024 tentang konsolidasi dana.

Khafid Sirotudin, Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LP UMKM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, mengungkapkan keprihatinan terhadap hubungan Muhammadiyah dengan BSI, terutama setelah insiden serius pada sistem transaksi bank tersebut pada Mei 2023.

Gangguan tersebut berlangsung selama lima hari, bebernya, mempengaruhi jutaan nasabah yang tidak dapat melakukan transaksi keuangan baik melalui layanan manual maupun digital banking.

"Pada minggu kedua bulan Mei 2023, BSI mengalami gangguan sistem transaksi selama 5 hari," bebernya.

"Ini menyebabkan keluhan besar dari jutaan nasabah yang tidak dapat melakukan transaksi keuangan, baik melalui layanan manual maupun digital banking," ungkapnya, dikutip dari laman resmi PWM Jawa Tengah, Sabtu (22/6/2024) lalu.

Dampak dari gangguan tersebut juga dirasakan oleh ribuan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang menggunakan BSI sebagai mitra perbankan.

Syafrudin Anhar, Wakil Ketua Lembaga Pengembang UMKM PPM, menyoroti perlunya perlindungan hak nasabah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Serangan siber yang mengganggu sistem BSI telah diakui oleh Menteri BUMN Erick Thohir, menyebabkan gangguan layanan bank syariah tersebut.

Erick Thohir menyatakan bahwa serangan tersebut mengakibatkan gangguan serius pada layanan BSI.

"Ada serangan, saya bukan ahlinya, tapi disebutin three point apalah itu," bebernya.

"Sehingga mereka (BSI) down hampir satu hari kalau tidak salah," ujarnya kepada media di sela-sela KTT ASEAN di Manggarai Barat, Labuan Bajo, Rabu (10/5/2023).

BSI dalam insiden serangan siber ini menimbulkan kekhawatiran serupa dengan yang dialami Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang baru-baru ini juga diserang oleh ransomware, mirip dengan kejadian yang dialami oleh BSI pada tahun 2023.

 Pemutusan kerjasama Muhammadiyah dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) diikuti oleh langkah-langkah tegas dari berbagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) seperti perguruan tinggi dan rumah sakit, serta badan usaha milik Muhammadiyah, untuk menarik dananya dari BSI.

Ketua Lembaga Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LP UMKM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Khafid Sirotudin, mengungkapkan bahwa salah satu Direktur AUM di Jawa Tengah didatangi rombongan pimpinan dan staf kantor cabang BSI.

“Saya bertemu Direktur AUM di Jateng yang memiliki simpanan cukup besar di BSI. Dia bercerita, baru saja didatangi serombongan pimpinan dan staf kantor cabang BSI. Intinya, mohon dimaafkan dan memohon dengan sangat hormat agar simpanan milik AUM tidak “dikeringkan” serta pembiayaan tidak dilunasi atau ditake-over ke lembaga perbankan lain,” kata Khafid Sirotudin, dikutip dari laman resmi PWM Jawa Tengah, Sabtu (22/6/2024).

Khafid menambahkan bahwa jumlah pembiayaan BSI kepada AUM hanya sebesar 40% dari jumlah total simpanan yang ditempatkan. Meski demikian, AUM tetap berpegang teguh pada keputusan PP Muhammadiyah.

“Teman saya menerima dengan baik kunjungan dari BSI dan mendengarkan semua yang diutarakan. Beliau hanya mengucapkan terimakasih atas kunjungannya dan mohon maaf jika sebagai Direktur AUM tetap tegak lurus dengan Memo PP Muhammadiyah.,” tambahnya.

Langkah Muhammadiyah ini mengundang perhatian luas, mengingat besarnya dampak yang bisa ditimbulkan terhadap stabilitas keuangan BSI. Meskipun BSI telah berusaha melakukan pendekatan, Muhammadiyah tetap konsisten dengan keputusan untuk menarik dananya.

Sementara itu, merespons kondisi terkini tersebut, Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, memberikan komentarnya dan mendukung penuh langkah yang ditempuh Muhammadiyah.

"Maju terus Muhammadiyah, Gerindra memang harus diberi pelajaran," kata Gigin dalam unggahannya di aplikasi X @giginpraginanto pada tanggal 22 Juni 2024. (bs/eds)