FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Program makan bergizi gratis yang digadang-gadang Prabowo-Gibran usai memenangkan Pilpres 2024 kini jadi polemik.

Pasalnya, budget atau biaya program itu kini terus dipangkas. Saat kampanye Pilpres 2024, disebut nilainya mencapai Rp25 ribu per orang. Kemudian setelah Prabowo-Gibran menang, angka itu berubah menjadi Rp15 ribu. Terakhir, angkanya disebut-sebut menyusut hingga Rp7.500 per siswa.

Terkait hal itu, warganet di media sosial pun tampaknya memberi atensi terhadap program ini. Bahkan, ada warganet yang menemukan data terkait makan siang pejabat dengan budget yang berkali-kali lipat.

"Lihat budget makan siang gratis anak sekolah jadi cuma Rp7.500 tuh jadi mikir, emang berapa aturannya untuk makan siang pejabat?," tulis akun @shallypristine, mengawali cuitannya.

"Menurut Permenkeu 49/2023, anggarannya Rp110.000 per orang, atau hampir 15x lebih besar. Lima. Belas. Kali.," lanjutnya di cuitan yang sama, dikutip Kamis (18/7/2024).

"Buat yang bilang gak apple to apple, silakan kalau ada yg punya standar resmi lain yang dikeluarkan pemerintah untuk pejabat. Poin saya soal kontras. Untuk anak sekolah, Rp 7.500 dianggap sudah layak. Untuk pejabat, Rp 110 ribu. Sama-sama satu manusia. Kok jauh bedanya?" lanjut @shallypristine di kolom komentar cuitannya.

Sebelumnya diberitakan, anggaran makan bergizi gratis dikabarkan akan dipangkas dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per anak.

Potensi berubahnya alokasi anggaran makan bergizi gratis atau MBG itu diungkapkan oleh Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan dalam acara Mandiri Market Outlook 2024.

Dia mengaku pernah diajak diskusi dengan tim ekonom Prabowo-Gibran terkait anggaran MBG itu.

"Menurut saya menarik buat saya adalah setelah dikomunikasikan angka itu Rp71 triliun, kemudian tugasnya presiden elected ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa gak diturunin lebih hemat dari Rp15.000, mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kah? kira-kira begitu," jelas Heriyanto.

Namun Heriyanto memastikan bahwa pria yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu menginginkan program ini dapat maksimal menyentuh setiap anak sekolah di Indonesia. (bs-sam/fajar)