FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Luthfi Ali Yahya, menegaskan keterlibatan pihaknya dalam keputusan terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis keagamaan.

Dalam pernyataannya, yang diperoleh setelah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Luthfi menyampaikan bahwa Wantimpres, hingga saat ini, belum terlibat dalam musyawarah terkait pemberian izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan.

"Kami belum pernah diajak musyawarah. Jadi masalah hal ini saya tidak bisa katakan ya atau tidak. Kami mengikuti saja bagaimana kehendak pemerintah, seandainya itu dianggap baik ya silakan saja. Tapi seandainya dianggap oleh pemerintah tidak (baik), ya kita mengikuti, sama lah," kata Habib Luthfi, dikutip dari ANTARA.

Lebih lanjut, Luthfi menyatakan bahwa pihaknya belum memberikan masukan kepada Presiden terkait hal tersebut. Dia juga menegaskan bahwa secara pribadi, dirinya belum dapat menimbang pemberian izin pengelolaan tambang tersebut.

"Saya belum bisa menimbang. Saya tidak semudah itu untuk bisa memutuskan," ujarnya.

Mengenai penolakan yang dilontarkan beberapa ormas keagamaan, Luthfi Ali Yahya menilai bahwa hal tersebut merupakan hak yang harus dihargai.

"Ya terserah, mereka punya hak kok, harus kita hargai. Demokrasi kok," katanya.

Terpisah, terkait pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo hari ini, Luthfi mengklarifikasi bahwa diskusi yang berlangsung lebih menyoroti urusan pribadi. (*)