JAKARTA, iNews.id - Media asing kembali menyoroti megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dikomandoi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hari ini, kantor berita Reuters mengangkat berita bertajuk "Indonesian President in Damage Control over New Capital" (Presiden Indonesia dalam Pengendalian Kerusakan terkait Ibu Kota Baru).

Dalam artikel itu disebutkan, Jokowi terus berusaha meyakinkan investor dan para birokrat akan prospek IKN yang proyeknya menelan anggaran sekira 32 miliar dolar AS itu. Mundurnya dua pejabat penting IKN beberapa waktu lalu telah menimbulkan keraguan tentang masa depan ibu kota baru tersebut. Media Barat itu juga menggarisbawahi bahwa lokasi pembangunan kota itu berada di dalam kawasan yang rawan malaria di pedalaman Kalimantan.

Baca Juga

Basuki Beberkan Penyebab Investor Sulit Masuk IKN

Belum lama ini, Jokowi mengumumkan akan berkantor di IKN, sebuah lokasi konstruksi raksasa yang berjarak lebih dari 1.200 km dari ibu kota saat ini, Jakarta. Akan tetapi, para analis menilai pengumuman kepala negara tersebut tidak akan menghilangkan kekhawatiran banyak kalangan mengenai proyek warisannya itu.

“Kepercayaan investor menurut saya sudah turun. Mereka sudah ragu dan wait and see, antara lain karena status tanah yang tidak jelas, dan juga karena kurangnya transparansi tata kelola ibu kota baru,” kata mantan Wakil Kepala Staf Presiden, Yanuar Nugroho, kepada Reuters.

Baca Juga

Dana APBN untuk Infrastruktur Dasar IKN Tembus Rp37,41 Triliun hingga Mei 2024

Awal pekan lalu, publik Tanah Air dibuat kaget dengan kabar mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, dan Wakil Kepala OIKN, Dhony Rahajoe, dari jabatan mereka. Pasalnya, pengunduran diri mereka terjadi menjelang rencana Presiden Jokowi merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus nanti.

“Pengunduran diri (Bambang dan Dhony) ini memperburuk keadaan… Alih-alih menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, pemerintah malah berusaha menutupinya,” kata Yanuar.

Baca Juga

Infografis Deretan Masalah IKN hingga Kepala Otorita Mundur

Dia pun menggambarkan Jokowi saat ini tengah berada dalam damage control mode alias "mode pengendalian kerusakan". Dalam dunia bisnis, istilah tersebut mengacu pada serangkaian tindakan yang diambil demi mengurangi kerusakan yang mungkin timbul pada reputasi atau operasional perusahaan akibat sebuah peristiwa buruk yang tak dapat dihindari.

Masih menurut Reuters, bertahun-tahun setelah presiden mengumumkan proyek IKN yang dimaksudkan untuk meringankan beban Jakarta yang semakin padat dan tercemar, pendanaan asing untuk pembangunan IKN tak kunjung datang.

Baca Juga

Media Asing Soroti Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN

Jokowi akan melepaskan jabatannya sebagai kepala pemerintahn pada Oktober nanti. Sementara itu, kata Reuters, proyek IKN yang bakal menjadi warisannya kelak sampai kini masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain masalah lahan, pasokan air, ancaman penyakit tropis seperti malaria, hingga keengganan yang meluas di kalangan PNS untuk pindah ke sana.

Bahkan, kata kantor berita asing itu, batu sandungan yang lebih besar terkait kesuksesan proyek IKN bisa jadi adalah presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dalam salah satu janji kampanyenya di Pilpres 2024, Prabowo memang mengatakan bakal melanjutkan pembangunan IKN. Namun mantan pangkostrad itu tampaknya lebih fokus untuk mewujudkan proyek warisannya sendiri, yaitu program “makan siang gratis” yang diprediksi menelan anggaran Rp470 triliun. Program itu sendiri dimaksudkan untuk menekan angka stunting di Tanah Air.

Baca Juga

PDIP Ungkap Alasan Bambang Susantono Mundur dari Kepala Otorita IKN

Secara pribadi, Prabowo juga belum membahas perpindahan ke IKN dengan timnya. Meskipun dia telah berjanji untuk terus membangun IKN, hal tersebut sepertinya tidak akan terjadi dengan kecepatan yang sama, kata seorang politikus kepada Reuters.

Sampai artikel ini ditulis, jubir Prabowo belum menanggapi permintaan komentar Reuters. Namun yang jelas, Prabowo sudah secara terbuka mengatakan bahwa dia berkomitmen untuk melanjutkan proyek tersebut.

Seorang politikus senior yang tidak disebutkan namanya mengatakan, para anggota koalisi Prabowo secara pribadi juga membahas berbagai keraguan mengenai kapasitas anggaran negara untuk mendanai dua proyek ambisius sekaligus, yaitu ibu kota baru dan program makan siang gratis.

“Jika sumber daya menjadi langka, (Nusantara) hanya akan menjadi barang yang tidak berguna. Akan ada banyak persaingan untuk mendapatkan daftar belanja lainnya di pemerintahan Prabowo,” kata analis politik Kevin O’Rourke.

ASN merasa dikorbankan

IKN dibayangkan sebagai kota pintar yang ramah lingkungan (green smart city) yang sangat modern dan dilengkapi dengan taksi terbang. Secara teknologi dan logistik, pusat pemerintahan baru Indonesia itu jauh lebih ambisius dibandingkan dengan ibu kota baru lainnya di kawasan Asia Tenggara, seperti Naypyidaw di Myanmar, dan Putrajaya di Malaysia.

Menurut rencana, ribuan PNS akan diberangkatkan ke IKN mulai September tahun ini. Namun tak sedikit pula yang enggan berangkat.

Dari sekitar 10 PNS yang ditanyai Reuters secara acak, hanya dua yang bersedia pindah ke sana. Sementara yang lain mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk berhenti atau meminta mutasi jika diminta.

“Tidak ada apa-apa di sana, fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya. Ini bukan pilihan, melainkan pengorbanan,” kata seorang pegawai negeri di Kementerian Perhubungan.

Pemerintah telah memastikan fasilitas dasar termasuk apartemen, air, listrik, dan internet akan siap ketika para ASN tiba di sana.

“Kita harus paham, tidak semua fasilitas bisa didapat dalam sekejap.. Kita ke sana untuk bekerja, jadi mau fasilitas seperti apa? Jangan dibayangkan seperti di Jakarta,” ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, dalam sebuah wawancara baru-baru ini.

Gedung-gedung penting pemerintahan lainnya termasuk kantor kepresidenan, Istana Negara, dan beberapa gedung kementerian dikatakan bakal siap ditempati pada Agustus, saat Indonesia merayakan HUT kemerdekaan ke-79.

Para pakar kesehatan masyarakat juga telah menyatakan keprihatinannya terhadap malaria. Sementara Kalimantan Timur, lokasi IKN berada, menjadi daerah dengan tingkat penyakit malaria tertinggi kedua di negara ini.

Pemerintah sebelumnya sudah menjamin bahwa wilayah ibu kota baru itu bebas malaria. Akan tetapi, para ahli epidemiologi menilai penularan penyakit yang dibawa oleh nyamuk Anopheles itu masih menjadi risiko di IKN. Pasalnya, banyak pekerja tidak berdokumen yang melakukan penebangan ilegal di hutan-hutan sekitar kota yang sedang dibangun itu.

Data resmi menunjukkan, tingkat malaria di Balikpapan, kota terdekat dengan IKN, meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2022 hingga 2023. “Jika tidak hati-hati, saya menduga kasus malaria akan meningkat dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan,” kata Iqbal Elyazar, dari unit penelitian klinis Universitas Oxford di Jakarta.

Editor : Ahmad Islamy Jamil