FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Badan Periksa Keuangan (BPK) menemukan Rp208,52 miliar anggaran Bantuan Sosial (Bansos) tak bertuan. Penemuan itu menuai spekulasi.

Salah satu yang melontarkan spekulasi adalah Pegiat Media Sosial Ary Prasetyo. Ia menanyakan apakah anggaran tersebut akan digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

“Apakah ini disengaja dalam rangka persiapan untuk pilkada serentak?” ungkpanya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Rabu (5/6/2024).

Maksud Ary, anggaran tersebut ditunda penggunaannya. Agar Bansos bisa disalurkan menjelang Pilkada untuk kepentingan tertentu.

“Mengguyur pemilih dengan Bansos supaya memilih calon kepala daerah tertentu” ucapnya.

Adapun temuan itu diungkapkan Ketua BPK, Isma Yatun, saat Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di DPR RI, Selasa (4/6).

"Ditemukan bantuan keluarga penerima manfaat yang tidak bertransaksi senilai Rp 208,52 miliar belum dikembalikan ke kas negara," kata Isma.

Tidak cuma itu, dalam IHPS II 2023 BPK juga melaporkan ada potensi kelebihan pembayaran yang disebabkan belanja modal tidak sesuai ketentuan.

“"Kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp 166,27 miliar dan USD 153,22 ribu yang disebabkan pelaksanaan belanja modal tahun 2022 dan Semester I tahun anggaran 2023 tidak sesuai ketentuan," ujarnya.
(Arya/Fajar)