Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mendukung penerapan Mal Pelayanan Publik Indonesia (MPPI) dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik di daerah.

MPPI dirancang berbasis cloud computing untuk memudahkan pengoperasiannya di daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.

"MPPI sepenuhnya melalui cloud computing dengan platform mobile (daerah memiliki aplikasi mobile tersendiri), yang memudahkan penerapannya di daerah," Pelaksana Harian Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik (KKPP) Kemendagri Faisal Syarif dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Faisal mengatakan penerapan MPPI telah diuji coba di Kabupaten Bengkulu dan Sinjai.

Saat ini MPPI memiliki versi terbaru, yakni MPPI 2.0. Aplikasi tersebut dapat disesuaikan dengan pelayanan yang ada di daerah.

Dia menjelaskan MPPI dapat dikembangkan sesuai dengan kemauan dan kebutuhan daerah.

"MPPI mengintegrasikan proses bisnis dan mendokumentasikan seluruh layanan, mulai pendaftaran sampai dengan pengambilan dokumen oleh masyarakat," jelasnya.

. BSKDN: Mal Pelayanan Publik Indonesia mudah dioperasikan di daerah

Kendati demikian, tambah Faisal, ada sejumlah hal yang masih menjadi kendala dalam penerapan MPPI, di antaranya mengenai penempatan hosting (layanan penyimpanan data) di luar negeri.

Hal ini mengingat di sisi lain, untuk menyatukan MPPI ke dalam satu data Kemendagri, setidaknya harus memindahkan server-nya ke dalam negeri.

"Terkait dukungan sistem informasi, Pusdatin (Pusat Data dan Sistem Informasi) Kemendagri memiliki standar prosedur dan alur tersendiri untuk memasukkan suatu aplikasi ke dalam sistem satu data Kemendagri," ungkap Faisal.

Selain itu, dia juga menyarankan agar MPPI dalam pembangunannya dapat diselaraskan dengan peran Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah. Upaya ini diyakini akan membuat MPPI lebih mudah diterima dan tidak bertentangan dengan regulasi yang sudah berjalan.

"Untuk itu, terdapat strategi yang dapat dilakukan, seperti dengan mengangkat best practice pemanfaatan MPPI di daerah. Dengan demikian, MPPI dapat ditonjolkan sebagai bentuk inovasi pelayanan publik bersama yang dirasakan kemanfaatannya bagi daerah," katanya.

. BSKDN optimistis perluas penerapan smart governance lewat kolaborasi
. Kemendagri terus tingkatkan pembentukan MPP di daerah

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024