FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Loyalis Ganjar Pranowo, Jhon Sitorus, mengomentari pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim tentang pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Jhon menilai bahwa cara Kemendikbudristek dalam menangani isu UKT mengikuti pola lama yang mudah ditebak.

Menurut Jhon, pola tersebut diawali dengan menciptakan isu kenaikan UKT.

"Pola lama yang mudah ditebak agar seolah-olah tampil sebagai pahlawan," ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @Miduk17 (27/5/2024).

Setelah isu ini diimplementasikan dan menimbulkan protes dari masyarakat, terjadi perdebatan antara menteri dan anggota DPR.

"Awalnya buat isu kenaikan UKT, terus diimplementasikan, lalu rakyat protes, lalu debat dengan menteri di DPR," ucapnya.

Pada akhirnya, menteri dipanggil ke Istana dan membuat pengumuman bahwa kenaikan UKT dibatalkan.

"Terus menterinya dipanggil ke Istana. Habis itu bikin pengumuman UKT batal naik," tukasnya.

Jhon berpendapat bahwa skenario ini membuat publik menganggap Presiden Jokowi sebagai pahlawan yang mendengar keluhan rakyat, sementara Nadiem menjadi musuh publik.

"Siapa pahlawannya? Jokowi. Siapa Public Enemynya? Nadiem Makarim," Jhon menuturkan.

Dia juga memperkirakan bahwa lembaga survei akan segera merilis survei yang menunjukkan tingkat kepuasan rakyat terhadap Presiden Jokowi yang tinggi karena pembatalan kenaikan UKT.

"Habis ini lembaga survey bikin survey dan release tentang kepuasan rakyat terhadap presiden Jokowi yang tinggi karena membatalkan UKT," sebutnya.

"Begitu terus berulang-ulang sampai masa jabatannya selesai," sambung dia.

Namun, Jhon mengungkapkan bahwa dalam benak masyarakat, sebenarnya Jokowi tidak melakukan apa-apa terhadap UKT.

"Padahal dalam benak manusia berpikir, Jokowi tidak melakukan apa-apa terhadap UKT," Jhon menuturkan.

Dia menyebut bahwa Jokowi hanya memanfaatkan opini publik agar terlihat seolah-olah membantu rakyat, dan trik ini telah berhasil berulang kali pada isu-isu lainnya.

"Jokowi hanya mengerjai kita, memanfaatkan opini kita agar seolah2 kita dibantu oleh Jokowi. Trik ini sudah berulang kali sukses pada topik-topil yang lain," tandasnya.

Sebelumnya, protes menyeruak di berbagai wilayah di Indonesia. Mulai dari mahasiswa, akademisi, hingga politisi.

Nadiem pun mengakui telah banyak mendengar aspirasi mahasiswa, keluarga, dan masyarakat.

Beberapa waktu lalu, Kemendikbusristek berkoordinasi dengan sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN), terutama PTN berbadan hukum (PTN-BH).

“Alhamdulillah semua lancar. Baru saja saya bertemu dengan Bapak Presiden dan beliau menyetujui pembatalan kenaikan UKT,” ucapnya.

Adapun kenaikan UKT tahun ini berdasar pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) diterbitkan sebagai dasar peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PTN dan PTN-BH.

“Sebenarnya dalam hal ini, kami mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan pembelajaran yang relevan kepada mahasiswa,” tukas Nadiem.

Nadiem bilang, sebenarnya perapan UKT yang tinggi tidak dilakukan untuk seluruh mahasiswa. Hanya segelintir saja.

“Padahal secara keseluruhan, hanya 3,7 persen mahasiswa baru yang ditempatkan pada kelompok UKT tertinggi, tetapi bagaimana pun sekarang saya sudah bersikap bahwa kenaikan UKT ini dibatalkan,” tegasnya.

(Muhsin/fajar)