PIKIRAN RAKYAT - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyinggung salah satu rekomendasi PDI Perjuangan (PDIP) hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang dibacakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Rekomendasi PDIP tersebut yakni mendesak pemerintah mengimplementasikan secara serius kebijakan Net Zero Emission.

Menurut Fabby, rekomendasi PDIP itu adalah sebuah langkah yang positif. Namun, sayangnya PDIP tidak menyebut secara detil soal langkah-langkah serius yang harus diambil pemerintah terkait kebijakan Net Zero Emission.

“Menurut kami seriusnya itu ada beberapa hal. Pertama, jalur untuk kita mencapai Net Zero harus kompatibel dengan Paris Agreement. Jadi jangan 2060 tapi 2050, itu baru serius,” kata Fabby dalam acara lokakarya di kantor IESR, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin, 27 Mei 2024.

Sebagai informasi Paris Agreement atau persetujuan Paris adalah kesepakatan global untuk menghadapi perubahan iklim, diratifikasi juga oleh Indonesia. Di dalam persetujuan Paris termaktub komitmen untuk bersama-sama menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat celcius di atas suhu di masa praindustrialisasi dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu 1,5 derajat celcius di atas suhu di masa praindustrialisasi.

“Untuk itu maka emisi puncak harus terjadi antara 2025 sampai 2030 untuk sektor energi khususnya,” ujar Fabby.

Lebih lanjut Fabby menuturkan, pada tahun 2030 sebanyak 42 persen sampai 45 persen bauran energi terbarukan itu harus terjadi. Oleh sebab itu kata dia, jika ada upaya-upaya untuk menurunkan target energi terbarukan menjadi 25 persen pada 2030, itu menandakan tidak selaras dengan keinginan mengimplementasikan kebijakan Net Zero Emission.

“Saya mendukung kalau nanti Fraksi PDIP di DPR menolak agenda-agenda untuk menurukan bauran target energi terbarukan. Dalam rangka tadi menjalankan amanat Rakernas. Kalau partai sudah mengeluarkan itu, kita tagih janjinya,” tutur Fabby.

Kemudian, lanjut Fabby, Net Zero Emission harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, Net Zero Emission tidak akan berhasil apabila tak didukung oleh kebijakan tersebut.

Fabby menjelaskan, negara harus hadir untuk mendorong energi terbarukan. Misalnya, menyediakan data sumber-sumber energi terbarukan, khususnya untuk surya, angin, dan panas bumi.

“Yang kedua juga lahan. Lahan selama ini menjadi masalah. Banyak energi terbarukan seperti PLTS (Pembangkit listrik tenaga surya) itu butuh lahan, geothermal. Jadi ini perlu dipermudah untuk mengakses lahan dan pendanaan untuk energi terbarukan skala kecil,” tuturnya.

Pemerintah Harus Cabut Subsidi Bahan Bakar Fosil

Selain itu, kata Fabby, pemerintah juga harus mencabut subsidi bahan bakar fosil. Misalnya, pencabutan subsidi batubara yang diberikan melalui Domestic Market Obligation (DMO). Pemberian subsidi yang signifikan terhadap energi fosil tidak sejalan dengan target Perjanjian Paris agar suhu bumi tetap di bawah 1,5 derajat Celcius.

“Yang lain adalah kebijakan-kebijakan reformasi tarif listrik. Yang memang harus ditinjau ulang. Ini tentunya bukan pilihan-pilihan yang mudah tapi menurut kami ini yang harus dilaksanakan oleh paling tidak ada satu partai politik yang sudah berkomitmen dan itu harus didorong,” ucap Fabby.

Fabby menegaskan, transisi energi tidak berdampak buruk. Justru, kata dia, transisi energi perlu dilakukan karena dapat membuat biaya produksi tenaga listrik menjadi lebih rendah.

“Berapa? Antara 7 sampai 10 persen di tahun 2030. Jadi kalau bauran energi terbarukannya lebih tinggi, biaya produksi tenaga listriknya bisa lebih rendah,” kata Fabby.

“Yang kedua juga bisa meningkatkan daya saing industri. Kenapa? Karena hari ini kalau orang mau berinvestasi yang dicek mudah enggak dapat energi terbarukan,” ucapnya menambahkan.

Dikatakan Fabby, transisi energi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Berdasarkan studi di IESR, kata dia, menunjukkan bahwa transisi energi bisa melahirkan 3,2 juta lapangan kerja pada 2050. “Dan ini bisa menggantikan lapangan kerja yang hilang dari sektor energi fosil,” ujar Fabby.***