FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan diperlukan dana sekitar Rp123 triliun untuk mencapai target 30 persen akses air minum perpipaan pada tahun 2030.

“Kalau fokus di air minum saja, ya, itu untuk naikin 10 persen, itu butuhnya Rp123 triliun. Untuk naikin 10 persen perpipaan,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, dalam konferensi pers World Water Forum Ke-10 di Bali, Rabu, dkutip dari ANTARA.

Herry menjelaskan bahwa saat ini progres akses air minum perpipaan Indonesia berada di angka 19,45 persen. Untuk mencapai target 30 persen sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, diperlukan peningkatan sebesar 10 persen.

"Jika kita menuju 100 persen, masih ada 80 persen yang harus kita capai. Untuk meningkatkan 10 persen tersebut, diperlukan dana sebesar Rp123,4 triliun. Jadi, untuk mencapai sisa 80 persen, tinggal dikalikan saja kebutuhannya," ungkap Herry.

Oleh karena itu, Herry menekankan pentingnya mendukung usulan Global Water Fund yang diinisiasi oleh Indonesia dalam World Water Forum Ke-10. Menurutnya, negara-negara berkembang menghadapi kesulitan dalam merealisasikan proyek-proyek besar terkait akses air.

Usulan Global Water Fund telah dibahas dalam High Level Panel di World Water Forum dengan tujuan untuk menyoroti bahwa solusi pendanaan tersebut telah diajukan.

"Tujuannya adalah bagaimana Global Water Fund dapat membantu menyelesaikan masalah spesifik di beberapa negara yang berminat," tambahnya.

Herry menyatakan bahwa setelah inisiasi Global Water Fund dibahas dalam World Water Forum, Indonesia akan menyusun teknis pelaksanaannya. Selanjutnya, pemerintah akan membawa usulan tersebut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Salah satunya adalah membawa usulan tersebut ke PBB, karena komitmen utama ada di sana," pungkas Herry. (*)