PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani buka suara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak diundang ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 24-26 Mei 2024 mendatang.

Terkait itu, Puan justru meminta urusan soal tak diundang itu ditanyakan langsung ke Jokowi.

"Tanya Pak Jokowi," jawabnya singkat kepada wartawan pada Selasa, 21 Mei 2024.

Baca Juga: Jokowi Ungkap Isi Obrolan dengan Puan Maharani, Bahas Ketemu Megawati?

Puan enggan bicara lebih lanjut perihal alasan Jokowi tidak diundang dalam Rakernas. Namun, Puan menegaskan bahwa Rakernas memang tidak mungkin mengundang Jokowi.

Pasalnya, menurut Puan, jadwal Jokowi sebagai seorang kepala negara sudah sangat padat.

"Mungkin Pak Jokowi sibuk. Jadi sampai saat ini memang belum diundang," ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi juga melempar jawaban yang serupa dengan Puan. Dia meminta agar urusan soal undangan Rakernas itu ditanya ke pihak yang bersangkutan.

"Ditanyakan ke yang mengundang, jangan saya," katanya kepada wartawan pada Selasa, 23 Mei 2024.

Rakernas Hanya Undang Internal

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan Rakernas V yang akan dihelat di Beach International Ancol, Jakarta ini hanya mengundang internal partai.

Djarot membeberkan, internal itu meliputi DPP, DPD, dan DPC. Pasalnya, Rakernas akan membahas sikap politik, strategi Pilkada 2024, hingga beberapa hal lainnya.

"Yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang," katanya kepada wartawan di Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024.

Di sisi lain, Djarot lantas berkelakar soal jadwal Jokowi sebagai presiden yang sudah padat.

"Kenapa? Karena beliau sangat sibuk dan menyibukkan diri. Jadi ini hanya untuk internal PDIP pesertanya," tutur dia.

Adapun Rakernas ini, kata Djarot, digelar di tengah ramainya keprihatinan atas sisi gelap kekuasaan.

"Penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara, serta berbagai upaya lain yang mengerdilkan demokrasi yang sering disebut beberapa pengamat, sedang masuki kegelapan demokrasi," ujar Djarot.

Dia menjelaskan, Rakernas akan mengeluarkan seluruh pilar partai, yakni struktur partai eksklusif dan legislatif, untuk membahas sikap politik, program kerakyatan, dan Pilkada 2024.

"Tiga hal yang akan dibahas. Yang pertama tentang sikap dan posisi politik, kedua tentang program kerakyatan, dan ketiga tentang strategi pemenangan Pilkada serentak 2024," katanya.***