PIKIRAN RAKYAT - Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai penambahan jumlah kementerian perlu dilakukan di pemerintahan yang akan datang. Sebab, akan ada perbedaan kebijakan dan program-program tertentu dari pemerintah saat ini ke pemerintahan baru. Menurutnya, ketentuan jumlah sementerian selayaknya menjadi hak prerogatif presiden.

"Sekiranya presiden menganggap perlu menangani satu kementerian khusus dalam menangani bidang-bidang tertentu yang selama ini tidak ada. Mau tidak mau presiden tidak bisa melantik menteri itu, maka harusnya diberikan kebebasan kepada presiden untuk menentukan berapa jumlah kementerian, atau membubarkan kementerian yang ada, atau memperluas kewenangan yang ada, atau menggabungkan kementerian, itu kita serahkan sepenuhnya kepada presiden," kata Yusril di sela-sela Musyawarah Dewan Partai (MDP) PBB di Jakarta, Sabtu.

Dewan Pengarah TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini setuju dengan wacana penambahan kementerian, asalkan jumlahnya tidak terlalu banyak. Sebaliknya, jika jumlah kementerian tidak disesuaikan dengan keperluan pemerintahan baru, maka hal itu akan menyulitkan presiden.

“Ya sesuai kebutuhan saja, tapi jangan terlalu banyak juga. Tentu, presiden akan dengan bijak menentukan, tidak mungkin memutuskan ada 100 menteri. Tapi yang efektif dan efisien, sesuai kebutuhan dan jangan terlalu banyak berubah juga,” ujarnya.

Yusril optimistis Prabowo akan bijak menentukan jumlah kementerian di pemerintahannya Oktober mendatang.

“Saya yakin Pak Prabowo bijak dalam hal ini,” kata Yusril.

Khawatir Jadi Ladang Korupsi

Saat mengisi seminar nasional di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD mengungkap kekhawatirannya terkait wacana kabinet gemuk pemerintahan Prabowo. Mahfud menilai kabinet yang gemuk tidaklah sehat, sebab korupsi bisa semakin merajalela jika jumlah kementerian terus bertambah.

“Semakin banyak itu (menteri), semakin banyak sumber korupsi. Itu semua anggaran,” kata Mahfud dalam seminar bertajuk ‘Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan' di Kampus UII, Yogyakarta, Rabu, 8 Mei 2024.

Saat Presiden Joko Widodo menyusun Kabinet Indonesia Maju pada 2019 lalu, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara pernah merekomendasikan agar jumlah kementerian dipangkas, salah satu Kementerian Koordinator (Kemenko).

“Dulu saya bersama Mba Bibiv dan Bu Ni'mah di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara di 2019, (memberikan) rekomendasi dikecilkan jumlah kementerian. Bahkan kita mengatakan bahwa Kemenko itu tidak harus ada, dalam rekomendasi yang dirumuskan itu Kemenko dihapus,” ujarnya.

Mantan hakim konstitusi itu menegaskan tujuannya merekomendasikan penghapusan Kemenko bukanlah bagi-bagi kekuasaan, melainkan membatasi pejabat setingkat menteri.

“Kalau enggak salah dulu perumusnya Bu Bibiv dan Pak Feri, 'Kemenko dihapus saja gak ada gunanya'. Karena saya sudah mendengar rencana susunan kabinet, saya perhalus, Kemenko tidak harus ada sesuai undang-undang,” ujar Mahfud menambahkan.***