PIKIRAN RAKYAT – Politikus senior Yusril Ihza Mahendra menegaskan keputusan menambah jumlah kementerian merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, jika presiden terpilih memandang jumlah kementerian saat ini kurang mengakomodir programnya, maka penambahan jumlah menteri bisa menjadi solusi terbaik.

“Memang pembatasan 34 (kementerian) itu menyulitkan presiden untuk mewujudkan program-program yang dia inginkan,” kata Yusril di sela-sela Musyawarah Dewan Partai (MDP) PBB di Jakarta, Sabtu.

Yusril menjelaskan presiden akan kesulitan mewujudkan program-program yang sudah dijanjikan selama masa kampanye, jika jumlah kementeriannya hanya berjumlah 34. Terlebih, program yang akan dikembangkannya tidak bersinggungan dengan kementerian yang sudah ada.

“Di satu pihak kita mengatakan mengangkat dan memberhentikan menteri itu adalah kewenangan presiden, hak prerogatif presiden. Tapi bagaimana presiden mau mengangkat menteri kalau misalnya kementeriannya tidak ada?” ujarnya.

Dewan Pengarah TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini mengatakan wacana perubahan jumlah kementerian kini sedang digodok di DPR. Jika drafnya sudah diterima presiden, maka dia akan mengirim menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Setelah disetujui bersama oleh DPR dan presiden, RUU akan disahkan menjadi undang-undang.

“Iya, kementerian negara itu sekarang sedang dibahas di Baleg DPR dan telah disepakati, akan dibahas sebagai usul inisiatif DPR yang nanti akan diputuskan dalam rapat paripurna. Kemudian draf perubahannya itu akan disampaikan kepada presiden dan presiden akan menunjuk counterpart dari pemerintah untuk membahas RUU itu bersama-sama dengan Baleg DPR,” kata Yusril.

Kabinet Gemuk Akibat Tebar Janji

Saat mengisi seminar nasional di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD menyinggung ngerinya Indonesia jika para pengusaha yang merusak lingkungan melakukan kolusi dengan penjahat korup untuk memenangkan suatu pertarungan.

Untuk mencegah kondisi ini terjadi, Mahfud berpesan kepada organisasi masyarakat, kampus-kampus, dan civil society untuk tidak lelah berjuang. Mahfud pun meminta kampus mulai menyiapkan kader-kader bangsa terbaik untuk membangun negeri.
Mahfud lalu menyinggung wacana kabinet gemuk akibat terlalu banyak pihak-pihak yang dijanjikan jabatan strategis. Pihak tersebut punya peran penting dalam memenangkan orang yang didukungnya.

“Nanti orang bikin kegiatan, pemilu menang, lalu karena terlalu banyak yang dijanjikan, menteri-menteri diperluas lagi,” kata Mahfud dalam seminar bertajuk ‘Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan' di Kampus UII, Yogyakarta, Rabu, 8 Mei 2024.

Ia khawatir dengan kondisi negara jika kabinetnya terlalu gemuk. Sebab, semakin banyak jabatan, semakin banyak peluang untuk korupsi.

“Dulu jumlah menteri 26, ditambah lagi jadi 34. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60 karena kolusinya semakin meluas. Rusak nih negara,” ujarnya.

Mantan Menkopolhukam itu mencontohkan jumlah menteri di Amerika Serikat. Menurutnya, pemerintahan yang akan datang bisa mencontoh Amerika dengan kabinetnya yang ramping.

“Di Amerika saja menterinya cuma 14. Lalu dibagi ke dirjen-dirjen unit, oleh menteri dikelompokkan,” kata Mahfud.***