PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo mengeklaim angka kemiskinan di Indonesia turun hingga 1,5 persen. Bahkan menurutnya, kesuksesan tersebut sudah diakui oleh Bank Dunia.

"Menurut Country Director World Bank Indonesia, Indonesia dapat dikatakan telah mencapai pemberantasan kemiskinan ekstrem ketika angkanya mencapai 1,5 persen di 2022," kata Jokowi melalui Instagram resminya.

Jokowi pun membandingkan data milik Bank Dunia dengan angka kemiskinan yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya, angka kemiskinan ekstrem terus turun hingga mencapai 1,12 persen pada tahun 2023. Oleh karena itu, Jokowi menyebut Indonesia berhasil mencapai target objektif penurunan kemiskinan.

"Pemerintah terus berkomitmen dan bekerja keras untuk memberantas kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Perluas Garis Kemiskinan

Country Director World Bank Indonesia Satu Kahkonen mengucapkan selamat atas keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya memberantas kemiskian ekstrem. Namun, dia mewanti-wanti, Indonesia masih punya tugas besar memasuki masa transisi menuju negara targetnya sebagai negara berpenghasilan tinggi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia harus fokus mempertahankan kemajuan dalam mengentaskan kemiskinan, mencapai pendapatan yang lebih tinggi, dan menjaga ketahanan ekonomi.

Menurut Satu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperluas definisi orang miskin. Yakni, dengan menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar 3,20 dolar AS per hari. Diketahui sampai hari ini, Indonesia masih menggunakan garis kemiskinan 1,90 dolar AS per hari.

Dengan begitu, sekitar 120 juta penduduk Indonesia tidak aman secara ekonomi. Namun, perluasan defisini orang miskin ini akan menstimulus pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendorong keamanan ekonomi.

Upaya Pengentasan Kemiskinan

Sampai Maret 2024, BPS mencatat angka kemiskinan nasional masih berada di angka 9,36 persen. Padahal, target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 s.d 7,5 persen.

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas implementasi program dan penggunaan anggara penanggulangan kemiskinan.

“Program-program yang terbukti bisa mengentaskan kemiskinan, (contohnya) di Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan UKM, atau di tempat-tempat lain perlu dioptimalkan bahkan kalau perlu ditambah anggarannya. Kalau program yang hasilnya tidak jelas, kita geser saja,” kata Ma'ruf saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Percepatan Pencapaian Target Penurunan Kemiskinan Tahun 2024, di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Februari 2024.***