PIKIRAN RAKYAT - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku mendapat laporan terkait adanya oknum ketua RT yang menerima setoran dari juru parkir (jukir) liar.

"Saya mendapatkan laporan ari Kepala Dinas Perhubungan seperti itu," katanya kepada wartawan pada Jumat, 17 Mei 2024.

Untuk menindaklanjuti laporan itu, Heru memastikan pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap oknum RT. Jika terbukti, maka oknum RT akan diproses sesuai ketentuan.

Baca Juga: Diprotes Ahok, Pj Gubernur DKI Jakarta Skakmat soal Penonaktifan NIK KTP di Luar Daerah

"Nanti melalui mekanisme di sana, ada pak asisten pemerintah, mekanisme pak lurah, dipanggil RT atau ada RW juga. Diberi peringatan," ucapnya.

Heru mengancam ketua RT yang tidak disiplin akan diganti. Dia pun meminta para ketua RT untuk menegakkan aturan yang berlaku.

"Tentunya di perda ada kan. Kita menegakkan Perda, ada aturan semuanya.RT juga mengikuti aturan-aturan Perda. Kalau tidak disiplin, bisa ganti," ujarnya.

127 Jukir Liar Ditindak

Sejauh ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menertibkan total 127 jukir liar di minimarket hingga rumah toko (ruko).

"Total juru parkir liar yang ditindak tanggal 15 Mei sampai 16 Mei 2024. 127 juru parkir liar," kata Kepala Dinas Perhubungan, Syarifin Liputo dikutip pada Sabtu, 18 Mei 2024.

Tim gabungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penertiban pada Kamis, 16 Mei 2024 di 66 lokasi, termasuk minimarket hingga ruko.

Saptol PP tingkat provinsi menindak 14 jukir liar di Jakarta Pusat, 11 jukir liar di Jakarta Utara, 15 jukir di Jakarta Barat, 9 jukir di Jakarta Selatan, dan 14 jukir di Jakarta Timur.***