PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat mencium dugaan praktik cawe-cawe di Pilkada 2024. Kecurigaan tersebut muncul setelah Presiden Joko Widodo memberikan sinyal perpanjangan bansos beras sebanyak 10 kg hingga akhir tahun 2024. Djarot khawatir pilkada tahun ini akan diwarnai kecurangan yang kebanyakan menyasar masyarakat miskin.

“Kelihatan sekali ada indikasi upaya kembali penyalahgunaan kekuasaan seperti pilpres kemarin. Apalagi tadi bansos akan diperpanjang sampai bulan Desember,” kata Djarot saat konferensi pers persiapan Rakernas V PDIP di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta.

Oleh karena itu, Djarot meminta Bawaslu, media, hingga masyarakat turut mengawasi pelaksanaan Pilkada November mendatang.

“Kita minta betul penyelenggara pemilu benar-benar mengawasi dengan baik, termasuk media, termasuk anak-anak muda,” ujarnya.

Djarot mengatakan strategi PDIP dalam memenangkan pilkada akan dibahas dalam Rakernas V yang digelar pekan depan, bersamaan dengan penentuan sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sinyal Jokowi Perpanjang Bansos

Jokowi berencana memperpanjang bansos beras 10 kg hingga Desember 2024. Namun, dia masih mempertimbangkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana tersebut diungkap Jokowi saat berkunjung ke Kompleks Pergudangan Laende, Kabupaten Muna, Senin lalu.

"Jadi, (bansos beras) 10 kilogram akan diteruskan sampai Juni. Kita lihat kalau nanti APBN ada ruang anggarannya, maka diteruskan sampai Desember. Kita berdoa bersama ya," kata Jokowi Senin, 13 Mei 2024.

Jokowi menjelaskan bansos beras diperpanjang sebagai respons terhadap kenaikan harga beras akibat inflasi pangan global. Namun, dia bersyukur harga beras di tanah air tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

"Karena harga pangan internasional semuanya juga naik, dan kita ini termasuk masih rendah. Namun, ada yang naik tinggi sekali, ini patut kita syukuri bahwa kita niaknya tidak drastis," ujarnya.

Jokowi lalu bercerita bahwa menjaga harga beras di Indonesia tidak mudah. Dia harus mempertimbangkan kesejahteraan petani dan keterjangkauan beras bagi konsumen.

"Kalau tinggi, masyarakat pasti gini (mengeluh). Tetapi petani senang karena harganya naik tinggi," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi memeriksa ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional. Dia memastikan penyaluran bantuan beras diterima langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).***